Luncurkan GovTech Indonesia, Presiden Jokowi Tekankan Kemudahan Birokrasi Pelayanan Pemerintah

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 29 Mei 2024 - 06:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo meluncurkan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya kemudahan birokrasi pelayanan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyoroti adanya 27 ribu platform aplikasi di level pemerintah pusat maupun daerah yang tidak berjalan secara terintegrasi. Presiden pun menginstruksikan jajaran pemerintahan untuk berhenti menciptakan platform aplikasi baru per tahun 2024 guna mempercepat pelayanan publik dan meminimalisasi birokrasi yang rumit.

“Enggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan—mempermudah, mempercepat—enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini—sudah saya sampaikan di Januari yang lalu—berhenti membuat aplikasi baru,” tutur Presiden.

Baca Juga :  BSKDN Kemendagri Minta Daerah Kembangkan Inovasi dengan Pendekatan Amati, Tiru, dan Modifikasi

Selanjutnya, Kepala Negara menegaskan bahwa kehadiran GovTech INA Digital akan berperan penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik. Presiden menjelaskan bahwa GovTech tersebut akan mengakselerasi integrasi sistem layanan digital di sejumlah layanan prioritas.

“Di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan,” ujar Kepala Negara.

Presiden pun menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Presiden menuturkan bahwa negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.

Baca Juga :  KKP-Amerika Serikat Perkuat Kemitraan Pengembangan SDM Kelautan Perikanan

“Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
Pemindahan Napi Bali Nine Terkesan Ditutup-tutupi, Terpengaruh Tekanan Diplomatik
Muslim Ayub: Wacana Pemberian Amnesti kepada 44 Ribu Napi Harus Selektif dan Hati-Hati
Zulfikar Arse Sadikin: Rakyat Jadi Subjek Jika Pilkada Diselenggarakan Secara Langsung
Rumuskan Formula yang Tepat, Pilkada Melalui DPRD Harus Antisipasi Terjadinya Politik Uang
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Habiburokhman Minta Kasus Berlian Reza Artamevia Dilimpahkan ke Mabes Polri
Banyak Polisi Terjerat Kasus, Rudianto Minta Perkuat Pengawasan Internal
Polisi Harus Usut Pengacara yang Tipu Korban Penganiayaan Karyawan Toko Roti
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 Desember 2024 - 08:33 WIB

Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol

Jumat, 20 Desember 2024 - 08:25 WIB

Pemindahan Napi Bali Nine Terkesan Ditutup-tutupi, Terpengaruh Tekanan Diplomatik

Jumat, 20 Desember 2024 - 08:21 WIB

Muslim Ayub: Wacana Pemberian Amnesti kepada 44 Ribu Napi Harus Selektif dan Hati-Hati

Rabu, 18 Desember 2024 - 07:57 WIB

Zulfikar Arse Sadikin: Rakyat Jadi Subjek Jika Pilkada Diselenggarakan Secara Langsung

Rabu, 18 Desember 2024 - 07:55 WIB

Rumuskan Formula yang Tepat, Pilkada Melalui DPRD Harus Antisipasi Terjadinya Politik Uang

Berita Terbaru

PERTANIAN

Budidaya Kangkung

Sabtu, 21 Des 2024 - 08:39 WIB