KKP dan Pemda Morotai Antisipasi Puncak Musim Tuna

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 25 Mei 2024 - 22:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah Morotai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak musim tuna di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Hal tersebut dilakukan agar potensi kerugian akibat menumpuknya hasil tangkapan tuna di Pelabuhan dapat dihindari.

“Pesan bapak Menteri Trenggono jelas, bahwa jangan sampai harga ikan kurang proporsional sehingga merugikan nelayan,” terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jakarta (20/5/2024).

Budi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas setempat, telah ada pihak swasta dalam hal ini PT Nutrindo Fresfood Internasional yang siap menyediakan kapal angkut ke Morotai. Perusahaan tersebut membeli dan mengangkut Tuna ke Bitung, Sulawesi Utara.

Baca Juga :  Logo dan Tema HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Resmi Diluncurkan, Bersatu Berdaulat untuk Indonesia Maju

Lebih lanjut Budi mengatakan telah didistribusikan juga ke Morotai sebanyak 6 unit chest freezer masing-masing 5 unit kapasitas 300 liter dan 1 unit kapasitas 750 liter yang dapat membantu sementara menjaga mutu ikan nelayan.

“Alhamdulillah sudah ada swasta yang akan distribusikan ikan ke Bitung, serta 6 chest freezer bantuan pemerintah dengan total kapasitas 2.250 liter di Morotai,” tuturnya.

Tak hanya itu, berdasarkan informasi dari DKP Morotai, saat ini ada 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan 3 supplier yang berminat bekerja sama dengan PT Nutrindo. Dikatakannya operasional kapal angkut ke Morotai untuk  membeli dan mengangkut  Tuna menuju Bitung.

“Artinya kita fasilitasi pelaku usaha dan selanjutnya melalui mekanisme pasar yang berlaku, dan ikan dibeli sesuai harga setempat,” urainya.

Baca Juga :  Kemendagri Akan Kaji Ulang 4 Pulau yang Jadi Polemik Aceh dan Sumut

Budi memastikan jajarannya akan terus memantau perkembangan di Morotai sebagai bentuk keberpihakan KKP terhadap nelayan.

 “Intinya keberpihakan kita jelas ke nelayan dan kita akan terus monitor tiap perkembangan di Morotai,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil menjadi prioritas dalam kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP). Menurutnya, KKP memiliki lima program besar yang dicanangkan untuk menunjang blue economy atau ekonomi biru. Hal ini dilakukan untuk menunjang kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terminal Cicaheum Resmi Tutup Layanan Bus AKAP dan AKDP, Semua Rute Pindah ke Leuwipanjang
Kemendikdasmen: Sekolah Harus Jadi Rumah Kedua yang Aman dan Bebas Bullying
RUPST 2025 Indofarma: Rugi Turun 76,7 Persen, Siap Perkuat Transformasi Bisnis 2026
Tersangka Penganiayaan dan Penyekapan Sempat Kabur ke Tangerang, Ditangkap di Ciparay
Sinkona Indonesia Lestari Catat Kinerja Positif 2025, Siap Ekspansi Global pada 2026
Bahasa Indonesia Diutamakan, Bahasa Daerah Dilestarikan, Jawa Barat Perkuat Tata Kelola Kebahasaan
Indonesia, Brunei, dan Malaysia Perkuat Diplomasi Bahasa di Tengah Era Digital
Dampak Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa dan Madura terhadap UMKM serta Kerugian Usaha Kecil

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 18:30 WIB

Terminal Cicaheum Resmi Tutup Layanan Bus AKAP dan AKDP, Semua Rute Pindah ke Leuwipanjang

Jumat, 26 Juni 2026 - 13:16 WIB

Kemendikdasmen: Sekolah Harus Jadi Rumah Kedua yang Aman dan Bebas Bullying

Kamis, 25 Juni 2026 - 22:20 WIB

RUPST 2025 Indofarma: Rugi Turun 76,7 Persen, Siap Perkuat Transformasi Bisnis 2026

Rabu, 24 Juni 2026 - 12:28 WIB

Sinkona Indonesia Lestari Catat Kinerja Positif 2025, Siap Ekspansi Global pada 2026

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:21 WIB

Bahasa Indonesia Diutamakan, Bahasa Daerah Dilestarikan, Jawa Barat Perkuat Tata Kelola Kebahasaan

Berita Terbaru