Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan satuan pendidikan sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat menghadiri Forum Kolaborasi dan Aksi Keluarga Indonesia 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Rabu (25/6/2026).
Forum tersebut menjadi momentum peluncuran Gerakan Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (RANA), sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak, baik di keluarga, sekolah, ruang publik, maupun ruang digital.
Dalam kesempatan itu, Fajar mengatakan semangat Gerakan RANA juga akan diperkuat melalui pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada awal Juli mendatang.
Menurutnya, MPLS akan dilaksanakan selama lima hari sebagai ajang pengenalan lingkungan sekolah sekaligus penguatan karakter bagi peserta didik baru.
Berbagai materi penting akan diberikan selama MPLS, di antaranya pembiasaan santun bermedia sosial, penguatan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta pengenalan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif.
Fajar menjelaskan, Kemendikdasmen telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 sebagai pedoman penyelenggaraan MPLS agar kegiatan tersebut berlangsung edukatif, ramah anak, dan mendukung terciptanya iklim belajar yang positif.
Ia menegaskan, tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan maupun perundungan selama pelaksanaan MPLS maupun dalam kehidupan sekolah secara umum.
“Tidak ada ruang atau toleransi bagi setiap tindakan kekerasan, bullying, baik secara fisik maupun secara verbal,” tegas Fajar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa menciptakan lingkungan yang aman bagi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Menurutnya, perlindungan anak memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, pemerintah daerah, hingga para pemangku kepentingan di ruang digital.
“Kami ingin betul-betul ekosistem pembelajaran itu adalah ekosistem yang memastikan anak kita terlindungi dari segala macam bentuk kekerasan,” ujarnya.
Karena itu, Kemendikdasmen mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut secara konsisten agar tercipta lingkungan belajar yang benar-benar aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.
Fajar menegaskan, komitmen utama Kemendikdasmen adalah menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak Indonesia. Dengan lingkungan belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang yang melindungi, menghargai, dan memuliakan setiap anak.
