JOMBANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah berfokus pada upaya mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Muktamar ke-35 NU digelar pada 27–31 Agustus 2026.
Presiden mengatakan, pesan yang disampaikan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU sejalan dengan arah perjuangan pemerintah dalam menjalankan strategi transformasi bangsa.
Menurut Prabowo, keberpihakan kepada rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban bersama yang harus diwujudkan melalui kebijakan pemerintah.
“Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Prabowo.
Prabowo Klaim Sudah Menghitung Strategi hingga Detail
Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki keyakinan untuk mencapai target tersebut melalui perencanaan yang telah dihitung secara cermat.
Prabowo mengatakan pemerintah telah melihat sejumlah capaian selama dua tahun pertama pemerintahannya dan optimistis dapat terus mengangkat jutaan masyarakat Indonesia dari kemiskinan.
“Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” kata Prabowo.
Pemerintah Targetkan Efisiensi BUMN
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah melakukan transformasi dan efisiensi terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
Prabowo menyebut pemerintah menargetkan kembali menutup sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN diharapkan tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
Menurut Presiden, efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan negara sekaligus mengurangi biaya yang dinilai tidak perlu.
“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250,” ujar Prabowo.
Presiden mengatakan efisiensi tersebut diharapkan dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp100 triliun dari berbagai komponen biaya, termasuk overhead, biaya rutin, serta gaji direksi dan komisaris.
Prabowo juga menyebut total penghematan pemerintah dari berbagai bidang telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Dana tersebut, menurut dia, akan dialihkan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” tegasnya.
Prabowo Soroti Ketergantungan terhadap Utang
Selain efisiensi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.
Pemerintah, kata Prabowo, tetap membuka ruang bagi investasi asing maupun domestik untuk masuk ke Indonesia. Namun, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” katanya.
Prabowo juga menyinggung tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) yang disebutnya telah ditolak pemerintah.
Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menjalankan pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman IMF.
“Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” pungkas Presiden.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penegasan pemerintah bahwa transformasi ekonomi tidak hanya diarahkan pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada penguatan kemandirian ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
