BANDUNG, KLOPAKINDONESIA.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan peran penyuluh keluarga berencana (KB) dalam mengintegrasikan program keluarga berencana, ketahanan keluarga, serta penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, saat membuka Webinar Optimalisasi Peran Penyuluh KB dalam Pelaksanaan Edukasi Program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, yang diikuti ratusan penyuluh KB secara daring dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Siska mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang kini mencapai sekitar 51 juta jiwa atau sekitar 13,7 juta keluarga, seluruh program pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarga.
“Keluarga berencana bukan hanya mengatur kelahiran, tetapi bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, mandiri, berkualitas, dan sejahtera,” ujar Siska.
Ia menambahkan, transformasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) semakin menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama kemajuan bangsa.
“Apakah negara kita mau maju atau tidak, itu tergantung keluarga,” katanya.
Bantuan Sosial Harus Mendorong Kemandirian
Menurut Siska, masih banyak keluarga di Jawa Barat yang hidup dalam kondisi miskin maupun rentan miskin. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas keluarga agar mampu mandiri.
Dalam kesempatan tersebut, Siska mengutip pesan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai pentingnya perubahan pola pikir penerima bantuan sosial.
“Yang terpenting itu bukan hanya memberikan bantuannya, tetapi mengubah mindset-nya. Karena kalau mentalnya hanya menerima bantuan saja, maka selamanya mentalnya adalah mental miskin,” ujar Siska mengutip pernyataan gubernur.
Ia menegaskan, penyuluh KB memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi keluarga di lapangan. Oleh sebab itu, mereka diharapkan mampu mendampingi keluarga miskin agar berkembang menjadi keluarga Pancawaluya, yaitu keluarga yang sehat, tenteram, benar dalam bertindak, cerdas, dan mandiri secara ekonomi.
Kolaborasi Percepat Pengentasan Kemiskinan
Siska juga menekankan pentingnya sinergi antara DP3AKB, Kemendukbangga melalui penyuluh KB, serta Dinas Sosial dalam mendampingi keluarga penerima bantuan sosial. Saat ini, Jawa Barat memiliki lebih dari 1.000 penyuluh KB yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, seperti keterlibatan sebagian keluarga penerima bantuan sosial dalam praktik judi daring serta tingginya jumlah anak pada keluarga miskin yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup keluarga.
Berdasarkan data DP3AKB, terdapat sekitar 221.930 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Jawa Barat yang perlu terus dipantau agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas keluarga, DP3AKB juga mendorong peningkatan partisipasi pria dalam program KB melalui surat edaran gubernur. Langkah tersebut berhasil meningkatkan jumlah peserta KB pria hingga 300 persen pada tahun sebelumnya.
Selain itu, Siska menegaskan bahwa Kampung Keluarga Berkualitas yang telah terbentuk di seluruh desa di Jawa Barat dapat menjadi pusat integrasi berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan UMKM bagi keluarga penerima bantuan sosial.
“Kita graduasikan keluarga-keluarga miskin ini menjadi keluarga-keluarga yang sejahtera,” tegasnya.
Edukasi Sudah Menjangkau Puluhan Ribu KPM
Sementara itu, Ketua Penyelenggara sekaligus Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat, Iin Indasari, menjelaskan bahwa webinar tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 174/PK.03.08 tentang optimalisasi pemanfaatan bantuan sosial tepat sasaran.
Hingga 15 Juli 2025, program edukasi keluarga berencana dan ketahanan keluarga telah menjangkau 25.399 keluarga penerima manfaat, dengan 18.282 di antaranya merupakan pasangan usia subur. Dari jumlah tersebut, 86 persen telah menjadi peserta program KB.
“Capaian ini menegaskan bahwa bantuan sosial dapat menjadi entry point strategis untuk menjangkau keluarga rentan sekaligus memperkuat perencanaan keluarga,” ujar Iin.
Ia menambahkan, webinar tersebut menghadirkan narasumber dari Kemendukbangga (BKKBN), Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat. Dari total sekitar 1.900 penyuluh KB di Jawa Barat, sebanyak 900 orang mengikuti kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat.
