Kabupaten Tangerang – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan implementasi penuh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bermutu di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan menjangkau 3.500 anak tidak sekolah (ATS) di 34 provinsi.
Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Program ini merupakan pengembangan dari uji coba PJJ tahun 2025 yang sebelumnya menyasar anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Dalam sambutannya, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa PJJ menjadi solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan akibat faktor geografis, ekonomi, maupun sosial.
“Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas formal. Dengan PJJ, kami ingin menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau, sehingga akses pendidikan dapat lebih merata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efektivitas program ini. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah super aplikasi Rumah Pendidikan, yang memungkinkan pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan menjangkau lebih banyak peserta didik.
Selain itu, Kemendikdasmen tengah menyiapkan studio pembelajaran agar para guru terbaik dapat mengajar secara real-time kepada siswa di berbagai wilayah. Meski berbasis teknologi, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa aspek pembentukan karakter tetap menjadi perhatian utama.
“Pembelajaran tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan karakter. Peran guru tetap sangat penting dalam menjaga keseimbangan tersebut,” katanya.
Sebagai tahap awal, sebanyak 20 sekolah ditunjuk sebagai pionir pelaksanaan program PJJ. Sekolah-sekolah ini diharapkan menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa program ini difokuskan untuk menjangkau kelompok yang membutuhkan layanan pendidikan khusus, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah rawan bencana, serta wilayah dengan angka ATS tinggi.
Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, jumlah ATS jenjang pendidikan menengah saat ini mencapai sekitar 1,13 juta dari total 4 juta ATS secara nasional.
“PJJ menjadi salah satu solusi untuk menjangkau anak usia 16 hingga 18 tahun yang belum bersekolah, dengan syarat utama berstatus ATS,” jelas Tatang.
Pada tahun 2026, program ini akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) di Malaysia sebagai pusat komando untuk wilayah tersebut. Sekolah induk bertanggung jawab atas penyediaan guru, materi pembelajaran, hingga penerbitan ijazah.
Selain itu, sebanyak 62 sekolah mitra juga dilibatkan sebagai pusat layanan belajar lokal, termasuk menyediakan ruang belajar luring dan pendamping bagi siswa.
Dengan perluasan ini, Kemendikdasmen berharap PJJ dapat menjadi solusi konkret dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
