JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen. Kebijakan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Presiden menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah politik pemerintah untuk menghadirkan keadilan pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera, khususnya pelaku usaha mikro.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini terjadi. Menurutnya, pelaku usaha kecil justru dibebani bunga kredit lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang memperoleh pinjaman bank dengan bunga lebih rendah.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” katanya.
Presiden meminta skema bunga baru tersebut dapat segera direalisasikan agar masyarakat kecil tidak lagi terbebani biaya pinjaman tinggi. Ia menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan nasional agar selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” ucapnya.
Selain menyoroti bunga kredit, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga memangkas hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat investasi dan aktivitas usaha.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun,” tuturnya.
Untuk mempercepat deregulasi, Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus guna menyederhanakan aturan yang dinilai tumpang tindih.
Prabowo juga menegaskan pengusaha yang menjalankan usaha secara benar harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian nasional.
“Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Presiden optimistis pemerintah mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat kesejahteraan rakyat melalui berbagai pembenahan sistem ekonomi nasional.
