Digitalisasi Pengadaan, Pemerintah Hemat Anggaran dan Tumbuhkan Industri Dalam Negeri

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 September 2024 - 22:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah terus menggenjot digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa sebagai upaya mendorong efisiensi dan transparansi. Langkah itu juga ditargetkan dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menekankan digitalisasi menjadi solusi utama dalam memberantas praktik korupsi dan menghemat anggaran negara.

“Lewat digitalisasi, kita membangun ekosistem yang membuat korupsi sulit terjadi. Semua transaksi dilakukan melalui sistem yang transparan, tanpa celah untuk manipulasi. Penghematan yang dihasilkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” ujarnya dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahap VIII di ICE BSD Tangerang, Banten, Selasa (17/09/2024).

Baca Juga :  Jangan Normalisasi Lonjakan Harga Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri

Menko Luhut Pandjaitan menyoroti penghematan besar melalui sistem e-katalog. Menurutnya, hal itu menjadi langkah nyata untuk melindungi keuangan negara secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

“Pembelian alat seperti komputer dan laptop saja bisa menghemat hingga 40% dari anggaran yang dikeluarkan. Penghematan ratusan triliun rupiah yang telah kita lakukan lewat sistem digital,” tegasnya.

Utamakan Produk Dalam Negeri

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Pemerintah berkomitmen untuk memajukan penggunaan produk dalam negeri. 

“Dengan sistem e-catalog, proses pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan pompa menjadi lebih transparan. Penghematan biaya hingga 30-40% dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keberhasilan langkah ini,” jelasnya.

Baca Juga :  Perkuat Karakter, Pemda Jawa Barat Berantas Tawuran dengan Pembiasaan Tidur Cepat

Wamen Sudaryono menekankan Pemerintah tidak hanya berfokus pada penghematan anggaran, tetapi juga memperkuat ketahanan industri dalam negeri, termasuk di sektor pertanian.

“Temu Bisnis P3DN menjadi platform strategis untuk mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan produk dalam negeri,” ungkapnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pertanian menyelenggarakan Temu Bisnis P3DN Tahap VIII. Acara bertema “Membangun Ekosistem Ekonomi Digital untuk Produk Lokal” itu bertujuan membangun ekosistem ekonomi digital yang mendukung produk lokal, serta memperkuat sektor pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. 

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan
Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan
Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu
Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak
Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal
Wajib Halal UMK Batas 18 Oktober 2026: Terlambat Bisa Kena Sanksi dan Produk Ditarik
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP ke Daerah 3T, Tekankan Beasiswa Harus Berdampak ke Rakyat
Sinergi Lintas Kementerian Diperkuat untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 19:23 WIB

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan

Jumat, 3 April 2026 - 19:09 WIB

Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan

Jumat, 3 April 2026 - 19:02 WIB

Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu

Jumat, 3 April 2026 - 18:41 WIB

Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak

Jumat, 3 April 2026 - 18:17 WIB

Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal

Berita Terbaru