JAKARTA, KLOPAKINDONESIA.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam memperkuat implementasi pemberdayaan perempuan melalui sektor pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa momentum Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan harus dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pendidikan adalah kerja bersama yang membutuhkan partisipasi semesta, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, media, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi perempuan, hingga komunitas,” ujar Mu’ti dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana memperkuat jejaring kerja antara Kemendikdasmen dengan Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Perpustakaan Nasional, serta berbagai mitra strategis lainnya.
Menurut Mu’ti, sinergi lintas sektor sangat penting agar isu pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, literasi, serta pembangunan karakter dapat berjalan searah dan saling menguatkan.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam membangun kolaborasi lintas kementerian. Ia menegaskan bahwa kerja sama menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.
“Tidak ada kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semuanya harus berkolaborasi dan bersinergi,” ujar Pratikno, mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan perempuan memiliki dampak luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga terhadap kualitas keluarga, ketahanan sosial, hingga pembangunan ekonomi.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah, menilai bahwa pencanangan program ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif dan berkeadilan.
Menurutnya, pendidikan dan perlindungan anak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan pendidikan harus aman dan mendukung seluruh peserta didik tanpa terkecuali.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal atau merasa tidak aman di lingkungan sekolah,” tegasnya.
Arifah juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan dalam memastikan pemberdayaan perempuan dan anak menjadi prioritas pembangunan nasional.
Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan yang berlangsung sepanjang April 2026 diisi dengan berbagai kegiatan, seperti dialog kebijakan, kampanye edukatif, penguatan literasi, diseminasi praktik baik, hingga kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menambahkan bahwa program ini juga mendorong partisipasi aktif berbagai pihak untuk bergerak dalam satu arah kebijakan yang saling terhubung.
Adapun rangkaian kegiatan meliputi lomba menulis cerpen “Bahasa Berdaya”, lomba video mendongeng bagi guru, penyusunan antologi cerpen berbahasa daerah, sayembara cerita anak bertema Ibu Kartini, hingga siniar peringatan Hari Kartini.
Melalui program ini, pemerintah berharap tercipta ruang-ruang edukatif yang mendorong perempuan, khususnya anak perempuan, untuk belajar, berprestasi, dan berperan aktif dalam pembangunan.
