Bandung, klopakindonesia.com – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam upaya percepatan transformasi pendidikan di Jawa Barat melalui Konsolidasi Daerah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar di Bandung, Jumat (13/2).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan kebijakan pendidikan nasional. Ia mengingatkan bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan yang telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, sehingga pembagian tanggung jawab harus dijalankan secara optimal.
“Pembagian kewenangan ini harus benar-benar direalisasikan, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, kita tidak mungkin sepenuhnya sentralistik, namun juga tidak bisa sepenuhnya desentralistik. Konsolidasi daerah harus menempatkan kebijakan pada jalur yang tepat,” ujar Atip.
Ia juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya wajib belajar 13 tahun, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru, serta pengembangan talenta dan prestasi peserta didik. Pemerintah juga memberi perhatian serius pada revitalisasi sekolah, khususnya sekolah dengan kondisi rusak berat.
Menurut Atip, pada alokasi anggaran awal telah disiapkan revitalisasi untuk 11 ribu sekolah. Namun, pemerintah mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) setelah arahan Presiden pada peringatan Hari Guru Nasional untuk menambah hingga 60 ribu sekolah yang direvitalisasi.
Selain infrastruktur, penguatan karakter melalui tujuh kebiasaan, pembenahan sistem penerimaan murid baru, pelaksanaan tes kemampuan akademik di jenjang dasar dan SMP, serta penguatan literasi dan numerasi turut menjadi fokus percepatan.
Atip menekankan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak hanya menjadi simbol kehadiran pemerintah pusat di daerah, tetapi harus berfungsi sebagai penghubung dan akselerator pelaksanaan program prioritas.
Sementara itu, Kepala BBPMP Jawa Barat, Komalasari, menyampaikan bahwa konsolidasi daerah menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan kebutuhan riil di lapangan.
“Melalui konsolidasi ini, kami ingin menyelaraskan pemahaman pemerintah daerah terhadap arah kebijakan, memperkuat koordinasi, serta merumuskan solusi konkret berdasarkan isu dan kebutuhan daerah, terutama terkait revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sekolah terintegrasi, dan pemenuhan SPM,” jelasnya.
Forum ini juga mendorong agar program prioritas Kemendikdasmen dapat terakomodasi dalam APBD, sehingga implementasinya lebih efektif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan daerah.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas Kemendikdasmen. Selain itu, diserahkan pula BBPMP Jabar Award sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai menunjukkan kinerja dan komitmen terbaik dalam peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat.
Konsolidasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memastikan transformasi pendidikan berjalan lebih cepat, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
