Menyikapi rumor adanya pungutan dalam pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk sasaran Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD (B3) di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama Wali Kota Tasikmalaya dan Forkopimda turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Senin (12/10/2025).
Dalam dialog dengan para kader, terungkap bahwa distribusi MBG B3 di Kelurahan Tanjung baru berjalan selama satu bulan. Skema penyaluran masih dalam tahap penyesuaian, di mana sebanyak 572 paket MBG dikirim oleh SPPG ke satu titik pengantaran di kantor kelurahan, kemudian didistribusikan ke 11 posyandu yang tersebar di 9 RW.
Dari hasil pertemuan, disepakati bahwa ke depan tidak akan ada lagi iuran sukarela atau kencleng terkait distribusi MBG. Wali Kota Tasikmalaya, Virman Alfarizi, menegaskan pentingnya klarifikasi terhadap isu di media sosial.
“Tidak semua rumor di medsos itu benar. Kita harus tabayun menyikapinya. Yang penting ke depan kita benahi bersama agar distribusi MBG berjalan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, menegaskan bahwa pendistribusian MBG harus bebas dari pungutan dengan alasan apapun.
“Pendistribusian MBG harus bebas dari pungutan apapun motifnya, karena sudah ada biaya distribusi dari setiap SPPG untuk para kader. Yang lebih penting, manfaat MBG harus benar-benar dapat dirasakan dalam rangka menurunkan angka prevalensi stunting,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, layanan pengaduan (help desk) MBG B3 akan dibuka di setiap Balai Penyuluhan KB di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat. Pihak SPPG juga menyatakan komitmennya untuk memberikan insentif bagi kader sebagai biaya distribusi serta menambah titik pengantaran dari satu menjadi tiga titik. Evaluasi berkala akan digelar bersama Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya, PKB, SPPG, TPK, kader, dan pihak terkait lainnya, dengan supervisi dari Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat.
Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi serta memastikan pendistribusian MBG berjalan transparan dan tepat sasaran. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya masih berada di 19,6 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat yang mencapai 15,9 persen.
