Bandung – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Wihaji saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (9/4/2026), yang diikuti sekitar 2.000 peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, Penyuluh KB, hingga mitra Program Bangga Kencana.
Kuliah umum bertema “Transformasi Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045” itu digelar secara hybrid di Aula Anwar Musaddad.
Dalam paparannya, Wihaji menyebutkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 74 juta keluarga di Indonesia yang menjadi tanggung jawab bersama untuk ditingkatkan kualitas hidupnya.
“Pembangunan SDM tidak bisa dilepaskan dari keluarga. Keluarga adalah titik awal pembentukan kualitas manusia Indonesia,” ujar Wihaji.
Ia menekankan sejumlah fokus program Kemendukbangga, di antaranya penguatan kualitas keluarga, percegahan stunting, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), peningkatan kepemimpinan keluarga, hingga pemberdayaan lansia.
Selain itu, Wihaji juga mengingatkan bahwa bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tanpa strategi yang tepat, jumlah penduduk usia produktif yang besar justru berpotensi memicu pengangguran dan masalah ekonomi.
“Pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta inovasi teknologi menjadi kunci dalam memanfaatkan bonus demografi,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rosihon Anwar, menilai isu kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman, khususnya dalam pengelolaan kehidupan keluarga yang berkelanjutan.
Ia juga menyatakan komitmen kampus untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan kependudukan dan keluarga.
Hal senada disampaikan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, Fauzan Ali Rasyid, yang menilai kajian hukum keluarga memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat.
“Kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga sangat relevan dengan bidang keilmuan yang kami kembangkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai bentuk penguatan kolaborasi.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif, sekaligus mempertegas sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
