Komisi IV Tinjau Kesiapan Bulog Lakukan Transformasi Kelembagaan Tidak Fokus ke Bisnis

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 15 November 2024 - 09:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Gudang Bulog di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kunjungan tersebut dalam rangka untuk meninjau persiapan transformasi Bulog memiliki peran yang lebih besar.

 

“Yaitu, tidak hanya berfungsi sebagai penyangga pangan, tetapi juga stabilisasi pangan, juga termasuk menyediakan persediaan pangan untuk nasional. Sejauh mana mereka siap mengemban tugas berat ini,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Riyono kepada Parlementariadi sela-sela pertemuan Komisi IV DPR RI dengan Bulog di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/11/2024).

 

Menurutnya,  Bulog hanya menguasai 6 persen peredaran beras secara nasional dan 94 persen beras itu ada di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dinilai belum memiliki sistem logistik nasional, khususnya untuk beras dan produk-produk strategis lain.

Baca Juga :  Pemindahan Napi Bali Nine Terkesan Ditutup-tutupi, Terpengaruh Tekanan Diplomatik

 

“Sehingga, kita dorong hari ini Bulog untuk mereka siap secara teknis kelembagaan mereka, kemudian di tengah kondisi harga sekarang mereka juga siap operasi pasar dan sekaligus mereka persiapkan diri untuk kewenangan yang lebih,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

 

Legislator dari Dapil Jatim VII ini menambahkan, secara prinsip, Bulog selama mengalami dualisme. Di satu sisi, mereka mendapatkan penugasan melalui Public Service Obligation (PSO), namun di sisi lain juga harus mencari untung karena tergolong sebagai BUMN. Padahal, tambahnya, kalau dari sisi bisnis, ceruknya hanya kecil, yaitu enam persen.

Baca Juga :  Jaga Tetap Tegaknya Kedaulatan NKRI di Perbatasan, Pasukan Lipan Lakukan Secara Masif

 

Bahkan, menurutnya, di era Dirut yang lama, kerugian Bulog dapat mencapai triliunan rupiah karena terkait dengan penganggaran sehingga untuk pengadaan harus dengan bunga yang tinggi.

 

Sehingga, Komisi IV, tegasnya, mendukung penguatan kelembagaan Bulog. Bulog ke depan tidak lagi seperti sekarang yang bersifat operator dan regulator ditangani oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Bahkan sebenarnya usul saya yang urus Pangan ini ada kementerian tersendiri, bukan sekadar Badan. Bulog menjadi badan urusan nasional yang fokus jangan bisnis tapi fokus penyangga pangan nasional, kedua stabilisasi harga, ketiga penyerap harga petani,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan
Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan
Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu
Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak
Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal
Wajib Halal UMK Batas 18 Oktober 2026: Terlambat Bisa Kena Sanksi dan Produk Ditarik
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP ke Daerah 3T, Tekankan Beasiswa Harus Berdampak ke Rakyat
Sinergi Lintas Kementerian Diperkuat untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 19:23 WIB

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan

Jumat, 3 April 2026 - 19:09 WIB

Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan

Jumat, 3 April 2026 - 19:02 WIB

Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu

Jumat, 3 April 2026 - 18:41 WIB

Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak

Jumat, 3 April 2026 - 18:17 WIB

Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal

Berita Terbaru