Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerukan urgensi reformasi sistem ketenakerjaan agar lebih banyak orang terserap di dunia kerja.
Hal ini disampaikan Gubernur dalam orasi ilmiahnya pada Sidang Terbuka Senat Universitas Pasundan Wisuda Sarjana, Magister, dan Doktor Gelombang II Tahun Akademik 2024/2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Sabtu (24/5/2025).
Gubernur menawarkan sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis digital dan memudahkan secara birokrasi.
Menurutnya, proses rekrutmen tenaga kerja selama ini masih menyulitkan pencari kerja, terutama lulusan baru perguruan tinggi. Banyak lulusan terbentur syarat administrasi.
Pendekatan birokratis yang cenderung kaku, katanya, tidak relevan lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, yang semakin terdesak oleh kebutuhan hidup.
“Di saat orang sedang kesulitan mencari kerja, jangan tambahkan beban. Kita butuh sistem rekrutmen yang manusiawi,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi mengusulkan sistem baru yang berbasis data digital calon tenaga kerja—yang mengutamakan keahlian, minat, dan karakter pekerja.
Sistem ini memungkinkan proses penerimaan dilakukan terlebih dahulu, baru diikuti kelengkapan administrasi seperti legalisasi ijazah, SKCK, atau dokumen lainnya. Hal ini diharapkan menjadi solusi cepat mengatasi pengangguran.
“Sudah diterima dulu, baru urus persyaratan. Karena kalau sudah diterima, bikin persyaratan juga jadi tenang dan bahagia,” kata Dedi.
Dedi juga menekankan pentingnya pendekatan langsung antara pemerintah dan dunia industri untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja.
Pemdaprov akan mendorong kolaborasi aktif antara dinas ketenagakerjaan, perguruan tinggi, dan sektor swasta agar lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga disiapkan sebagai pencipta lapangan kerja.
“Etos kerja harus dibangun sejak dini. Jangan malu memulai dari bawah. Pekerjaan apapun, selama halal, itu mulia. Dan kita, pemerintah, harus hadir untuk mempermudah bukan mempersulit,” tandasnya.
