BANDUNG – Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat untuk pertama kalinya digelar di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026).
Ada suasana berbeda dalam peringatan kemerdekaan tahun ini. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyaksikan secara lebih dekat pelaksanaan upacara, terutama saat pertunjukan defile yang melibatkan berbagai unsur.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Dedi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat karena menurutnya masih ada warga yang belum sepenuhnya merasakan makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satunya ditunjukkan dengan masih adanya lebih dari 80.000 warga Jawa Barat yang belum mendapatkan akses listrik.
Padahal, Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan potensi dan sumber energi listrik besar, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur serta pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Dedi mengatakan, pemerintah daerah akan berupaya memastikan pelayanan dasar yang belum diterima sebagian masyarakat dapat segera dipenuhi. Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Tidak boleh ada rakyat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya hutang karena tidak mampu membayar. Tidak boleh ada rakyat yang operasi caesar, KTP ditahan rumah sakit karena tidak mampu bayar,” ujar Dedi.
Ajak Penyelenggara Negara Berpihak kepada Rakyat
Dedi mengajak seluruh unsur penyelenggara negara, termasuk Kepolisian, TNI, pengadilan, dan instansi pemerintah daerah, untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Ia juga menyatakan kesediaannya melakukan pengorbanan agar masyarakat Jawa Barat dapat memperoleh pelayanan dasar yang lebih baik.
Salah satu bentuk penghematan yang disebut Dedi adalah menunda pembelian pakaian baru menggunakan anggaran negara serta menunda pembelian properti untuk rumah dinas dengan menggunakan uang negara.
“Seluruh penundaan itu untuk mengangkat derajat supaya pendidikan masyarakat Jabar meningkat, minimal 12 tahun. Agar masyarakat Jabar kesehatannya meningkat, ekonomi meningkat, memiliki kesempatan kerja,” katanya.
Dedi meminta para penyelenggara negara mengikuti langkah tersebut dengan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bukan justru lebih banyak menuntut fasilitas dari negara.
“Jangan berpikir kenaikan tunjangan, menuntut fasilitas, padahal sudah besar. Kita harus malu. Harusnya kita membangun rasa adil pada seluruh rakyat,” ujar Dedi.
Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Dedi juga menegaskan tekad untuk memerdekakan generasi muda Jawa Barat dari berbagai hal yang dapat merusak masa depan mereka, termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Masyarakat Antusias Masuk Halaman Gedung Sate
Kebijakan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyaksikan upacara dari lebih dekat mendapat sambutan antusias.
Maryam, warga asal Soreang, mengaku terkejut ketika masyarakat dipersilakan mendekati area panggung tamu untuk menyaksikan pertunjukan defile.
“Biasanya penjagaan ketat, saya kaget pas warga bisa lihat lebih dekat defile,” ujar Maryam.
Kesempatan tersebut juga menjadi pengalaman tersendiri bagi Maryam karena dapat menginjakkan kaki di halaman Gedung Sate yang selama ini tidak selalu terbuka secara bebas bagi masyarakat.
“Setelah dibuka seperti ini lumayan bangga karena bisa menginjakkan kaki di Gedung Sate sebagai rakyat biasa,” katanya.
Antusiasme serupa disampaikan Tini, warga Pasirkoja. Ia mengaku sebelumnya belum pernah masuk ke halaman Gedung Sate.
“Bangga tahun ini bisa masuk karena sebelumnya berdiri di luar Gedung Sate saja,” ujar Tini.
Tini juga merasa senang karena anaknya dapat menyaksikan secara langsung barisan tentara, polisi hingga petugas penyapu jalan yang mengikuti defile.
Selain itu, ia mengaku antusias karena dapat melihat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dari jarak lebih dekat.
Momentum tersebut menjadi gambaran bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk hadir dan merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan di lingkungan pusat pemerintahan Jawa Barat.
