KlopakIndonesia.Bandung – Ini warning bagi kaum muda Jawa Barat. Tingginya jumlah penduduk usia produktif bukan jaminan untuk menjadi daya ungkit pembangunan. Faktanya, lebih dari setengah pengangguran di Jawa Barat merupakan penduduk usia muda, 15-24 tahun.
Meski menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran usia muda di Jawa Barat terbilang masih tinggi. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan tingkat pengangguran usia muda di Jawa Barat pada 2024 sebesar 23,63 persen. Artinya, satu dari lima penduduk usia muda adalah penganggur.
“Data Sakernas menunjukkan tingginya pengangguran di kelompok usia muda dengan persentase yang tinggi di jenis kelamin laki-lakI dan wilayah perkotaan. Tingkat pengangguran laki-laki sebesar 26,67 persen, sementara perempuan 19,42 persen. Pengangguran di perkotaan lebih tinggi, sebesar 24,02 persen. Sementara di perdesaan sebesar 22,04 persen,” terang Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Raifa Mukti pada seminar dalam rangka Hari Kependudukan Sedunia 2025 yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat pada Senin (14/7/2025).
Dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran usia muda Jawa Barat didominasi lulusan sekolah menengah atas (SMA), baik umum maupun kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hasil Sakernas 2024 menunjukkan 72,36 persen penduduk usia muda yang menganggur merupakan lulusan SMA dan SMK. Bahkan, penganggur lulusan SMK mencapai 40,71 persen.
Raifa menilai ada _mismatch_ antara _skill_ lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja. Padahal, SMK sejatinya menjadi jenjang pendidikan yang menyiapkan lulusannya untuk memasuki pasar kerja aliuas langsung bekerja.
“Pengangguran lulusan SMK berlaku bukan hanya bagi _fresh graduate_, melainkan mereka yang bukan lulusan baru. _Fresh graduate_ sebesar 28,67 persen, sisanya sebesar 71,33 persen merupakan lulusan lama,” ungkap Raifa.
Sebelumnya, saat membuka kegiatan, Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti mengungkapkan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan terpadat di Indonesia. Kondisi ini tentunya menimbulkan berbagai tantangan. Salah satunya terkait besarnya angka penduduk usia produktif di Jawa Barat yang mencapai 31 juta jiwa.
“Ini potensi luar biasa jika dikelola dengan baik,” ujar Siska.
Dia menambahkan, angka kelahiran total atau _total fertility brate (TFR)_ Jawa Barat sebesar 2,03 sebetulnya sudah mendekati seimbang. Namun demikian, disparitas antarkabupaten dan kota menjadi tantangan tersendiri karena di beberapa kabupaten/kota masih ada yang tinggi.
Tantangan lainnya, kepadatan penduduk di beberapa wilayah, seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor telah menembus angka lebih dari 13 ribu jiwa per kilometer. Prevalensi _stunting_ Jawa Barat sebesar 15,9 persen, walaupun mengalami penurunan signifikan 5,8 persen namun tetap harus terus diturunkan.
“Dispensasi perkawinan anak di Jawa Barat tahun 2024 yaitu 3.631 dispensasi, mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Namun demikian, perlu terus kita kempanyekan untuk melindungi anak-anak Jawa Barat dari perkawinan anak,” tegas Siska.
Di tengah populasi yang terus bertambah, sambung Siska, ada tantangan besar yaitu memastikan setiap orang, terutama generasi muda, punya akses pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi serta kesempatan yang setara tidak memandang gender dan strata sosial ekonomi. Dia menegaskan, tema Hari Kependudukan Sedunia 2025 “Generasi Muda Berdaya, Keluarga Sejahtera, Jabar Istimewa” bukan hanya slogan, melainkan harus menjadi visi strategis yang penting untuk diwujudkan bersama.
“Mari kita bersama sama terus dorong kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi untuk memastikan bahwa bonus demografi tidak menjadi bencana demografi. Hari Kependudukan Sedunia ini mari kita jadikan momentum sebagai titik balik untuk memperkuat sinergi, inovasi, dan komitmen bersama dalam menciptakan Jabar yang istimewa melalui generasi muda yang berdaya dan keluarga yang sejahtera,” pungkas Siska.
Menyikapi tantangan kompleks tersebut, Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) Ferry Hadiyanto menilai perlu adanya model pembangunan kependudukan yang secara khusus memberikan perhatian pada penduduk usia muda. Model tersebut hendaknya mempertimbangkan sinergitas perencanaan, pemetaan pola dan persebaran penduduk usia muda, proyeksi penduduk dan strukturnya pada kelompok usia 15-30 tahun, dan keterkaitan kebijakan multisektor untuk pembangunan kependudukan usia muda.
“Pembangunan kependudukan tidak hanya dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada masyarakat _(community base),_ melainkan harus turut mempertimbangkan faktor individu _(individual base)._ Pembangunan harus inklusif. Untuk itu, perlu mempertimbangkan faktor pembangunan keluarga dan aspek keberlanjutan yang dengan sendirinya di dalamnya turut memperhatikan penduduk usia muda,” tegas Ferry.
Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat ini menilai perlunya perencanaan pembangunan kependudukan untuk menyesuaikan dengan perilaku baru, gaya hidup baru, dan lingkungan baru. Untuk itu, paradigma pembangunan keluarga membutuhkan pendekatan baru yang mengedepankan pesan lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih bahagia.
“Bagi usia muda, sejahtera itu terlalu jauh. Apalagi bagi mereka yang belum menikah. Yang lebih penting sekarang itu ada bahagia. Pesan program harus mendorong terwujudnya keluarga bahagia. Apalagi, kesehatan mental kini menjadi isu populer di kalangan generasi muda,” tegas Ferry.(*)
