BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Selasa (14/7/2026). Pengesahan menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Keputusan persetujuan dibacakan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Iman Tohidin, sebelum ditandatangani oleh pimpinan DPRD bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam pembacaan keputusan tersebut ditegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 beserta seluruh lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pengesahan ini sekaligus menandai selesainya pembahasan antara legislatif dan eksekutif terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur DPRD Jawa Barat atas sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.
Menurut Dedi, berbagai masukan, kritik, saran, maupun rekomendasi yang diberikan DPRD menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan di Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa seluruh catatan yang disampaikan DPRD akan dijadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh rangkaian tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik,” ujarnya.
Dedi juga mengapresiasi sikap DPRD yang memahami kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita melangkah bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin tepat waktu, efektif, efisien, transparan, dan memiliki implikasi yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan berbagai dinamika maupun disrupsi dalam pelaksanaan APBD akan terus menjadi bahan pembahasan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD melalui forum-forum resmi.
Namun demikian, ia memastikan bahwa pembangunan daerah dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurut Herman, seluruh pimpinan daerah memiliki komitmen yang sama untuk mengoptimalkan APBD agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam penyediaan pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pimpinan sepakat bahwa APBD harus dioptimalkan untuk pembangunan dan pelayanan publik, khususnya pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Jawa Barat harus semakin sejahtera dan memperoleh keadilan, dan APBD merupakan instrumen utama untuk mewujudkan tujuan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut Herman menjelaskan bahwa di tengah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, kondisi fiskal Provinsi Jawa Barat masih berada pada tingkat yang relatif kuat.
Ia menyebut tingkat kemandirian fiskal Jawa Barat telah mencapai sekitar 63 persen, yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa kondisi keuangan daerah masih cukup sehat sehingga berbagai program pembangunan strategis tetap dapat dijalankan secara berkelanjutan.
“Kemandirian fiskal kita mencapai 63 persen meskipun transfer ke daerah mengalami penurunan. Namun Jawa Barat relatif stabil dan masih mampu melaksanakan berbagai pembangunan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Herman.
Dengan disahkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan, pertanggungjawaban APBD juga menjadi dasar evaluasi untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif pada tahun-tahun mendatang sehingga pembangunan di Jawa Barat semakin berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
