JAKARTA – Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap rencana program dan kebutuhan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Kemendikdasmen, termasuk usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Selain menyetujui pagu indikatif awal sebesar Rp58,24 triliun, Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran belanja sebesar Rp40,75 triliun dan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp38,52 triliun yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa seluruh perencanaan program dan anggaran tahun 2027 disusun untuk mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujar Abdul Mu’ti.
Fokus pada Guru dan Program Wajib Belajar 13 Tahun
Kemendikdasmen mengungkapkan bahwa tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menutup berbagai kebutuhan program prioritas yang belum terakomodasi dalam pagu awal.
Salah satu fokus utama adalah penguatan Program Wajib Belajar 13 Tahun yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Selain itu, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG), pemenuhan kualifikasi akademik guru hingga jenjang S-1/D-IV, serta penguatan berbagai program afirmasi pendidikan.
Kemendikdasmen juga berencana memperluas cakupan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), beasiswa prestasi, asesmen pendidikan, hingga program pengembangan kebahasaan dan kesastraan nasional.
Menurut Abdul Mu’ti, keberhasilan transformasi pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran di sekolah.
Perkuat Digitalisasi dan Pembelajaran Berbasis Teknologi
Selain peningkatan akses pendidikan, Kemendikdasmen juga menempatkan peningkatan mutu pembelajaran sebagai prioritas utama dalam perencanaan tahun 2027.
Beberapa program strategis yang akan diperkuat antara lain digitalisasi pembelajaran, pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), pembelajaran mendalam (deep learning), pengenalan koding dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), pengembangan talenta peserta didik, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Pemerintah juga akan terus memperkuat pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan era digital dan kebutuhan dunia kerja masa depan.
DPR Berikan Sejumlah Catatan Strategis
Meski menyetujui usulan tambahan anggaran, berbagai fraksi di Komisi X DPR RI turut memberikan sejumlah catatan strategis agar penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, fraksi tersebut mendorong pendampingan digital bagi guru untuk meningkatkan kualitas literasi dan numerasi nasional.
PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya penguatan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyetujui seluruh usulan anggaran dengan harapan mampu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar pendidikan, terutama terkait tunjangan guru, kepastian karier tenaga pendidik, optimalisasi program PPG, dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan.
Fraksi Partai Gerindra turut menyampaikan apresiasi atas berbagai program yang dipaparkan Kemendikdasmen dan menyatakan komitmennya untuk mengawal pencapaian target pendidikan nasional sesuai visi Asta Cita Presiden.
NasDem Soroti Kebutuhan Anggaran Pendidikan
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem menilai pagu indikatif awal yang diterima Kemendikdasmen masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Meski menyetujui tambahan anggaran yang diajukan, NasDem memberikan sebelas catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Beberapa di antaranya adalah percepatan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T, pemenuhan kekurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN, peningkatan investasi di bidang sains dan teknologi, serta penyusunan peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut fraksi tersebut, investasi pendidikan harus terus diperkuat karena menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.
Menuju Pembahasan di Banggar DPR
Seluruh pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran yang telah disetujui Komisi X DPR RI selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Pembahasan tersebut akan menentukan besaran final anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan dalam APBN.
Kemendikdasmen berharap dukungan anggaran yang memadai dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru, perluasan akses pendidikan, transformasi digital pembelajaran, hingga penguatan karakter peserta didik.
Dengan dukungan DPR RI, pemerintah optimistis agenda transformasi pendidikan nasional dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
