Bio Farma Tegaskan Posisi sebagai BUMN Penopang Kesehatan Nasional, Terima Sertifikat Halal untuk Vaksin HPV NusaGard

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 20 November 2025 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung, 20 November 2025 – PT Bio Farma (Persero) kembali menegaskan perannya sebagai BUMN yang berkontribusi langsung terhadap kesehatan masyarakat dan penyediaan produk farmasi halal bagi bangsa. Komitmen tersebut dibuktikan dengan diterimanya Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk vaksin HPV NusaGard, vaksin kuadrivalen yang memberikan perlindungan terhadap HPV tipe 6, 11, 16, dan 18, tipe yang berisiko tinggi penyebab kanker serviks.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa negara berkewajiban memastikan produk kesehatan strategis, termasuk vaksin HPV NusaGard, memenuhi standar kehalalan dan memberikan kepastian bagi masyarakat luas.

“Negara hadir melalui BPJPH untuk memberikan jaminan dan kejelasan bagi masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa produk kesehatan yang mereka gunakan telah melalui proses audit dan penetapan halal yang kredibel. Penetapan halal vaksin NusaGard ini sekaligus mendukung upaya BUMN seperti Bio Farma dalam menyediakan produk farmasi halal yang aman, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.”

Baca Juga :  BSKDN Kemendagri Bicara Strategi Atasi Permasalahan Inflasi dan Stunting di Daerah

Ahmad Haikal Hasan juga menambahkan bahwa setelah proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal, BPJPH siap menerbitkan sertifikat halal sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan publik yang transparan dan akuntabel.

Dilansir dari website Majelis Ulama Indonesia, (2025, November 06). Diakses pada 20 November 2025, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda, menyampaikan bahwa keputusan halal diambil setelah menelaah aspek syar’i serta mendengarkan penjelasan hasil audit kehalalan secara komprehensif.

“Komisi Fatwa MUI telah menetapkan status kehalalan vaksin NusaGard dalam sidang Komisi Fatwa MUI pada 5 November 2025,” kata K.H. Miftahul Huda. Selain aspek syar’i, lanjutnya, Komisi Fatwa MUI juga mengkaji vaksin NusaGard setelah mendengarkan penjelasan hasil audit dari lembaga pemeriksa halal. “Untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH,” pungkasnya.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam produksi vaksin dan produk biologi, Bio Farma menyadari pentingnya kepercayaan publik, termasuk kepercayaan bahwa produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka pemenuhan standar halal bukan sekadar regulasi, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial dan pembangunan inklusif.

Baca Juga :  Kemendikdasmen Kembali Buka Seleksi Administrasi PPG Bagi 81 Ribu Guru Tertentu Periode 3/2025

Direktur Pemasaran Bio Farma, Kamelia Faisal, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kepatuhan regulatori, tetapi bagian dari tanggung jawab negara melalui BUMN untuk menyediakan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

“Sertifikasi halal ini adalah wujud tanggung jawab Bio Farma sebagai BUMN Farmasi untuk memastikan setiap produk yang kami hadirkan aman, efektif, dan sesuai prinsip syariah. Penerimaan sertifikasi halal vaksin NusaGard menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan portofolio vaksin halal bagi masyarakat,” ujar Kamelia.

Komitmen ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya agenda peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau serta upaya memperkuat kemandirian farmasi nasional. Dengan kapasitas dan pengalaman panjang sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Bio Farma terus menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional, termasuk melalui penyediaan produk halal yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Minta Kuota LPG 3 Kg 2027 Dievaluasi, Cegah Kelangkaan di Masyarakat
Janji Mentan Amran ke Petani Karawang Direalisasikan dalam Hitungan Jam
KPK Periksa Pejabat Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor Terkait Dugaan Korupsi
21 Wilayah Jawa Barat Berpotensi Kekeringan 1-10 September 2026, 18 Daerah Status Awas
Antusias Peserta Lomba Lintas Alam Jabar 2026 Gaungkan Gerakan Tobat Ekologis
Inggris dan Bandung Perkuat Kolaborasi Menuju Net Zero dan Ketahanan Iklim
Pegadaian Kanwil X Jabar Bersama POGI Gelar “Merdeka Stunting 2026”, Cegah Stunting Sejak Janin dalam Kandungan
Kemenhut Dorong PBPH Perkuat Pengendalian Karhutla di Kalsel

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 14:24 WIB

DPR Minta Kuota LPG 3 Kg 2027 Dievaluasi, Cegah Kelangkaan di Masyarakat

Selasa, 1 September 2026 - 14:17 WIB

Janji Mentan Amran ke Petani Karawang Direalisasikan dalam Hitungan Jam

Selasa, 1 September 2026 - 14:10 WIB

KPK Periksa Pejabat Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor Terkait Dugaan Korupsi

Selasa, 1 September 2026 - 13:41 WIB

21 Wilayah Jawa Barat Berpotensi Kekeringan 1-10 September 2026, 18 Daerah Status Awas

Senin, 31 Agustus 2026 - 14:34 WIB

Antusias Peserta Lomba Lintas Alam Jabar 2026 Gaungkan Gerakan Tobat Ekologis

Berita Terbaru