Kemendukbangga/BKKBN Jabar Gencarkan Sosialisasi 1.000 HPK di Karawang, Dorong Percepatan Penurunan Stunting

- Jurnalis

Jumat, 17 Oktober 2025 - 22:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Upaya menurunkan angka stunting di Jawa Barat terus digencarkan. Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang menggelar Sosialisasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang diikuti 150 peserta, termasuk 29 ibu hamil, di Kabupaten Karawang, Jumat (17/10/2025).

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Roswandi membuka kegiatan tersebut dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.

“Kemiskinan ekstrem dan rendahnya kualitas SDM sering kali berakar pada lemahnya jejaring sosial dan kurangnya edukasi sejak masa kehamilan. Melalui kegiatan ini, negara hadir memastikan upaya percepatan penurunan stunting berjalan dari hulu,” ujar Dadi.

Sebagai bentuk dukungan nyata, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada 29 ibu hamil dari keluarga berisiko stunting (KRS). Bantuan tersebut diharapkan membantu pemenuhan gizi ibu dan janin agar terhindar dari risiko stunting.

Baca Juga :  Kemendikdasmen Perkuat Penguatan Karakter melalui Fasilitasi dan Advokasi bersama Catur Pusat Pendidikan

Dalam sesi pemaparan, dr. Nurmala menjelaskan bahwa 1.000 Hari Pertama Kehidupan merupakan periode emas yang menentukan masa depan anak. Ia menegaskan bahwa stunting bukan terjadi tiba-tiba, melainkan akibat kurang gizi, infeksi berulang, serta minimnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak.

“Anak yang stunting tidak hanya terhambat pertumbuhannya, tetapi juga perkembangannya. Karena itu, 1.000 HPK harus dijaga dengan baik agar lahir generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, konsumsi tablet tambah darah, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, MPASI tinggi protein hewani, serta imunisasi lengkap. Inisiasi menyusu dini (IMD), tambahnya, berperan besar memperkuat ikatan ibu dan bayi sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh anak.

Baca Juga :  Kemendikdasmen Dorong Penyelesaian Tahap Penilaian dan Penetapan Predikat Kinerja Tahunan Guru dan Kepala Sekolah

Sementara itu, Plt. Kepala DPPKB Kabupaten Karawang Imam Bahanan Al Husaeri menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya urusan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan dukungan berbagai pihak.

“Pencegahan stunting dimulai dari hulu, yaitu dari ibu hamil, dengan pemberian tablet tambah darah, edukasi gizi, serta dukungan keluarga dan lingkungan,” jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Kerja KSPK, para PLKB dan PKB Kabupaten Karawang, serta kader lapangan yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.

 

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemprov Jabar Revitalisasi 32 Hektare Kebun Karet Jalupang Subang
Lantik 41 Pejabat, Wali Kota Bandung Tekankan Integritas dan Prinsip 3P
Cegah Karhutla, Dedi Mulyadi Instruksikan Pendakian Gunung di Jabar Ditutup
Komisi III DPR Responsif Tangani Kasus Hukum, Dorong Reformasi hingga RUU Perampasan Aset
DPR Soroti Data Bansos Tak Akurat, Pekerja Rentan Bisa Kehilangan Bantuan
Prabowo: Strategi Transformasi Bangsa Fokus Angkat Jutaan Rakyat dari Kemiskinan
PT Pos Indonesia Gagal Bayar Bunga Sukuk Ijarah Rp11,65 Miliar
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG karena Tak Penuhi SLHS

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 06:19 WIB

Pemprov Jabar Revitalisasi 32 Hektare Kebun Karet Jalupang Subang

Rabu, 2 September 2026 - 06:16 WIB

Lantik 41 Pejabat, Wali Kota Bandung Tekankan Integritas dan Prinsip 3P

Rabu, 2 September 2026 - 06:10 WIB

Cegah Karhutla, Dedi Mulyadi Instruksikan Pendakian Gunung di Jabar Ditutup

Rabu, 2 September 2026 - 06:06 WIB

Komisi III DPR Responsif Tangani Kasus Hukum, Dorong Reformasi hingga RUU Perampasan Aset

Rabu, 2 September 2026 - 05:54 WIB

DPR Soroti Data Bansos Tak Akurat, Pekerja Rentan Bisa Kehilangan Bantuan

Berita Terbaru