KlopakIndonesia – Animo kaum pria di Kabupaten Subang untuk menjadi akseptor keluarga berencana (KB) melalui metode operasi pria (MOP) alias vasektomi meroket. Pelayanan KB vasektomi di Puskesmas Ciasem, Kabupaten Subang, pada Rabu (28/5/2025) yang semula diproyeksikan hanya melayani 10 orang melambung menjadi 70 orang pendaftar. Itu pun terpaksa dihentikan mengingat keterbatasan waktu dan tenaga medis yang bertugas. Hasilnya, 51 orang dianggap lolos skrining hingga bisa disetujui untuk menjalani tindakan operasi kecil vasektomi.
“Kami mendapatkan laporan dari Pak Kadis P2KBP3A bahwa permintaan untuk vasektomi terpaksa ditutup di angka 70 orang. Peminat membludak. Padahal, sebelumnya sempat khawatir karena biasanya peminat MOP rendah. Bahkan, cenderung sulit,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti saat meninjau pelayanan vasektomi Bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Subang Ega Anjani di Puskesmas Ciasem.
Menurut Siska, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang tidak bisa serta merta mengabulkan permohonan vasektomi. Alasannya, untuk menjalani MOP, seseorang harus memenuhi sejumlah kriteria. Selain usia minimum 35 tahun, yang bersangkutan juga memiliki memiliki sedikitnya dua anak dengan usia anak terkecil berusia lima tahun. Tidak kalah pentingnya adalah persetujuan istri yang dibuktikan dengan _informed consent._
“Yang memenuhi syarat atau lolos skrining sebanyak 51 orang. _Alhamdulillah_ partisipasi para suami untuk vasektomi terus meningkat. Ini menunjukkan kesadaran kaum pria untuk berbagi peran dalam membangun keluarga semakin tinggi,” tambah Doksis, sapaan Siska yang diambil dari panggilan Dokter Siska.
Siska menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pengendalian kelahiran. Secara lebih khusus mendorong partisipasi pria untuk ber-KB. Komitmen tersebut tertuang melalui surat Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat pada 30 April 2025.
Salah satu poin dalam surat menegaskan optimalisasi kepesertaan program KB melalui integrasi program bantuan sosial dan program KB dengan penekanan program KB pada laki-laki. Surat tersebut menegaskan pernyataan lisan Gubernur Dedi Mulyadi pada saat rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat “Gawe Ramcage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Bale Asri Pusdai Jawa Barat pada 28 April 2025.
Komitmen Jabar tersebut diwujudkan dengan menjadikan kepesertaan KB sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk pemberian beasiswa bagi sang anak. Gubernur yang akrab disapa KDM tersebut juga menyediakan insentif sebesar Rp 500 ribu bagi suami yang bersedia menjalani vasektomi.
“Pak Gubernur sangat _concern_ pada masalah-masalah kependudukan dan pembangunan keluarga, termasuk di dalamnya pelayanan KB dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Selain memberikan insentif bagi peserta KB vasektomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bekerjasama dengan Baznas Jawa Barat untuk memberikan bingkisan bagi para ibu yang menjalani KB metode konstrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implant,” jelas Siska.
“Hari ini tidak ada pelayanan MKJP karena sudah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Namun begitu, kami tetap memberikan bingkisan buat mereka yang kebetulan bisa hadir hari ini. Laporan Pak Kadis pelayanan KB MKJP diikuti lebih dari 200 orang. _Alhamdulillah_ animo untuk ber-KB, baik perempuan maupun laki-laki, terus meningkat,” Siska mengakhiri.(*)
