Topik DPR RI

NEWS

DPR RI Setujui RUU Satu Data Indonesia, Perkuat Tata Kelola Data Nasional

NEWS | Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:24 WIB

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:24 WIB

DPR RI menyetujui RUU Satu Data Indonesia dalam Rapat Paripurna, Selasa (6/10/2026). Regulasi ini mengatur standar data nasional, interoperabilitas, Data Dasar Nasional, keamanan dan pelindungan data, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola data.

NEWS

Pelindungan Ketenagakerjaan, Pekerja Dapat Perlindungan Lebih Komprehensif

NEWS | Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:43 WIB

DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna 6 Oktober 2026. UU ini mengatur penguatan hak pekerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan pekerja rentan dan pekerja platform digital, serta larangan menahan ijazah pekerja.

NEWS

Komisi X Setujui Anggaran Kemendikdasmen Rp89,1 Triliun untuk Pendidikan 2027

NEWS | Rabu, 23 September 2026 - 04:21 WIB

Rabu, 23 September 2026 - 04:21 WIB

Komisi X DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kemendikdasmen 2027 menjadi Rp89,1 triliun. Tambahan Rp28 triliun dialokasikan untuk revitalisasi satuan pendidikan serta gaji dan tunjangan guru PPPK paruh waktu yang beralih menjadi PPPK penuh waktu. Rekrutmen guru CPNS juga akan dilakukan bertahap mulai 2027.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mengevaluasi sistem pendataan bantuan sosial agar masyarakat miskin dan kelompok pekerja rentan tidak kehilangan hak atas bantuan akibat ketidakakuratan data.

NEWS

DPR Soroti Data Bansos Tak Akurat, Pekerja Rentan Bisa Kehilangan Bantuan

NEWS | Rabu, 2 September 2026 - 05:54 WIB

Rabu, 2 September 2026 - 05:54 WIB

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah segera mengevaluasi metodologi pendataan bantuan sosial (bansos), khususnya penerapan sistem pengelompokan desil kesejahteraan…

Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Foto: Arifman/Karisma

NEWS

DPR Minta Kuota LPG 3 Kg 2027 Dievaluasi, Cegah Kelangkaan di Masyarakat

NEWS | Selasa, 1 September 2026 - 14:24 WIB

Selasa, 1 September 2026 - 14:24 WIB

Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali alokasi kuota LPG 3 kilogram tahun 2027 sebesar 8 juta metrik ton. Legislator menilai angka tersebut berisiko memicu kelangkaan jika konsumsi masyarakat meningkat dan meminta pemerintah mempertimbangkan penambahan kuota.