Pemerintah Desa Harus Memahami Apa Saja Program Pemerintah Tentang Stunting Sehingga Penanganan di Lapangan Bisa Maksimal

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 3 April 2024 - 14:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KlopakIndonesia – BKKBN Jawa Barat menggelar Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Aula Ponpes Ali Bin Abi Tholib, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu, Selasa (2/4/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa, Anggota DPR-RI dari Dapil Jawa Barat VIII, Netty Prasetiyani dan ratusan masyarakat di wilayah setempat.

Fazar mengatakan, masyarakat harus paham tentang stunting dan cara pencegahannya. Jika ada indikasi anak terkena stunting, masyarakat proaktif melapor kepada kader atau petugas medis di desa.

“Ciri-ciri anak stunting salah satunya, lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kilogram. Maka langsung berkonsultasi dengan bidan desa,” kata Fazar.

Baca Juga :  SMA Kosgoro Kota Bogor Masuk 3 Besar Regional I Sekolah Siaga Kependudukan Tingkat Nasional 2025

Pemerintah akan langsung melakukan pendampingan terhadap anak yang terindikasi stunting. Proses pendampingan dilakukan agar pencegahan stunting bisa optimal. Selain itu pemerintah bisa mengintervensi melalui program pencegahan stunting yang ada di puskesmas.

“Banyak program pemerintah yang fokus dalam pencegahan stunting. Jadi jangan sungkan jika anak terindikasi stunting,” ujarnya.

Menurut Fazar, pencegahan stunting bisa dengan cara penerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik di rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian menjaga asupan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan.

“Asalkan hal tersebut dilakukan dalam keluarga, stunting bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.

Baca Juga :  Yuk, Beli Sukuk Ritel di bank bjb. Bunga Kompetitif Lebih Tinggi dari Deposito

Sementara itu, Anggota DPR-RI, Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah menyusun program pencegahan stunting dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,8 triliun.

“Angka tersebut untuk penangan sampai ke tingkat puskesmas di desa-desa se-Indonesia,” tutur Netty.

Netty menekankan kepada kader penggerak untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait program tersebut. Agar, penanaganan stunting bisa berjalan maksimal dan upaya generasi emas di tahun 2045 bisa terwujud.

“Pemerintah desa harus memahami apa saja program pemerintah tentang stunting. Sehingga penanganan di lapangan bisa maksimal” ujarnya.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemprov Jabar Revitalisasi 32 Hektare Kebun Karet Jalupang Subang
Lantik 41 Pejabat, Wali Kota Bandung Tekankan Integritas dan Prinsip 3P
Cegah Karhutla, Dedi Mulyadi Instruksikan Pendakian Gunung di Jabar Ditutup
Komisi III DPR Responsif Tangani Kasus Hukum, Dorong Reformasi hingga RUU Perampasan Aset
DPR Soroti Data Bansos Tak Akurat, Pekerja Rentan Bisa Kehilangan Bantuan
Prabowo: Strategi Transformasi Bangsa Fokus Angkat Jutaan Rakyat dari Kemiskinan
PT Pos Indonesia Gagal Bayar Bunga Sukuk Ijarah Rp11,65 Miliar
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG karena Tak Penuhi SLHS

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 06:19 WIB

Pemprov Jabar Revitalisasi 32 Hektare Kebun Karet Jalupang Subang

Rabu, 2 September 2026 - 06:16 WIB

Lantik 41 Pejabat, Wali Kota Bandung Tekankan Integritas dan Prinsip 3P

Rabu, 2 September 2026 - 06:10 WIB

Cegah Karhutla, Dedi Mulyadi Instruksikan Pendakian Gunung di Jabar Ditutup

Rabu, 2 September 2026 - 06:06 WIB

Komisi III DPR Responsif Tangani Kasus Hukum, Dorong Reformasi hingga RUU Perampasan Aset

Rabu, 2 September 2026 - 05:54 WIB

DPR Soroti Data Bansos Tak Akurat, Pekerja Rentan Bisa Kehilangan Bantuan

Berita Terbaru