Pemerintah Desa Harus Memahami Apa Saja Program Pemerintah Tentang Stunting Sehingga Penanganan di Lapangan Bisa Maksimal

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 3 April 2024 - 14:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KlopakIndonesia – BKKBN Jawa Barat menggelar Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Aula Ponpes Ali Bin Abi Tholib, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu, Selasa (2/4/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa, Anggota DPR-RI dari Dapil Jawa Barat VIII, Netty Prasetiyani dan ratusan masyarakat di wilayah setempat.

Fazar mengatakan, masyarakat harus paham tentang stunting dan cara pencegahannya. Jika ada indikasi anak terkena stunting, masyarakat proaktif melapor kepada kader atau petugas medis di desa.

“Ciri-ciri anak stunting salah satunya, lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kilogram. Maka langsung berkonsultasi dengan bidan desa,” kata Fazar.

Baca Juga :  Jadwal Pembatasan Operasional Truk di Tol Saat Lebaran 2026, Berlaku 13–29 Maret

Pemerintah akan langsung melakukan pendampingan terhadap anak yang terindikasi stunting. Proses pendampingan dilakukan agar pencegahan stunting bisa optimal. Selain itu pemerintah bisa mengintervensi melalui program pencegahan stunting yang ada di puskesmas.

“Banyak program pemerintah yang fokus dalam pencegahan stunting. Jadi jangan sungkan jika anak terindikasi stunting,” ujarnya.

Menurut Fazar, pencegahan stunting bisa dengan cara penerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik di rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian menjaga asupan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan.

“Asalkan hal tersebut dilakukan dalam keluarga, stunting bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.

Baca Juga :  Lounching SIPENTING

Sementara itu, Anggota DPR-RI, Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah menyusun program pencegahan stunting dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,8 triliun.

“Angka tersebut untuk penangan sampai ke tingkat puskesmas di desa-desa se-Indonesia,” tutur Netty.

Netty menekankan kepada kader penggerak untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait program tersebut. Agar, penanaganan stunting bisa berjalan maksimal dan upaya generasi emas di tahun 2045 bisa terwujud.

“Pemerintah desa harus memahami apa saja program pemerintah tentang stunting. Sehingga penanganan di lapangan bisa maksimal” ujarnya.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dedi Mulyadi Tekankan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat
Bio Farma Resmikan Fasilitas CNG, Emisi Karbon Turun 24 Persen dan Biaya Energi Hemat 37 Persen
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Mendikdasmen Tegaskan MPLS 2026 Wajib Bebas Perpeloncoan dan Senioritas
FLHBN Tanam 10.000 Bibit Mangrove di Cirebon, Perkuat Pesisir dari Ancaman Abrasi
Puncak HLUN 2026, 3.000 Lansia Bekasi Meriahkan Kriyaan Lansia dan Dukung Program SIDAYA
Hari Pustakawan Indonesia, Kemendikdasmen Ubah Perpustakaan Jadi Rumah Pendidikan
Kemendikdasmen Cetak Influencer Positif Lewat Bintang Sobat SMP 2026
Kemendikdasmen Perkuat LKP, Lulusan Disiapkan Tembus Dunia Kerja Internasional

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:31 WIB

DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dedi Mulyadi Tekankan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 15 Juli 2026 - 19:24 WIB

Bio Farma Resmikan Fasilitas CNG, Emisi Karbon Turun 24 Persen dan Biaya Energi Hemat 37 Persen

Senin, 13 Juli 2026 - 16:02 WIB

Tahun Ajaran Baru Dimulai, Mendikdasmen Tegaskan MPLS 2026 Wajib Bebas Perpeloncoan dan Senioritas

Sabtu, 11 Juli 2026 - 14:40 WIB

FLHBN Tanam 10.000 Bibit Mangrove di Cirebon, Perkuat Pesisir dari Ancaman Abrasi

Kamis, 9 Juli 2026 - 10:39 WIB

Puncak HLUN 2026, 3.000 Lansia Bekasi Meriahkan Kriyaan Lansia dan Dukung Program SIDAYA

Berita Terbaru