Monev Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Cirebon Perkuat Percepatan Target

- Jurnalis

Jumat, 12 September 2025 - 21:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cirebon, 12 September 2025Kemendukbangga/Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama DPPKBP3A Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah strategis karena memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak di Jawa Barat dan menjadi lokasi awal pencanangan Kampung KB secara nasional pada 2016.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pencapaian target Kampung KB dengan klasifikasi mandiri berkelanjutan. Berdasarkan data per 1 September 2025, Kabupaten Cirebon baru memiliki 40 Kampung KB mandiri dan berkelanjutan dari total 424 desa/kelurahan (9,43%).

Baca Juga :  Usung Tema Petualangan Jumanji, Adujak Genre Jabar Ajak Remaja Terlibat Secara Bermakna

Dalam monev tersebut, digelar FGD (Focus Group Discussion) melibatkan OPD KB pengelola program, admin kabupaten, koordinator PKB, dan PKB selaku pembina Kampung KB. FGD ini menjadi forum untuk menyampaikan capaian, kendala di lapangan, serta merumuskan langkah solusi yang dapat segera diterapkan.

Baca Juga :  Pemprov Jabar Dampingi 12 Korban Dugaan TPPO di Maumere, Sediakan Rumah Aman dan Pendampingan Hukum

“Melalui monev, setiap capaian program dapat dipetakan dengan jelas, hambatan yang muncul dapat diidentifikasi, dan langkah perbaikan dapat langsung ditindaklanjuti,” ujar pihak Kemendukbangga/BKKBN Jabar.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Kampung Keluarga Berkualitas sebagai model pembangunan keluarga yang sehat, mandiri, dan berdaya, serta mendorong tercapainya target nasional program KB di Jawa Barat. Kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan keberlanjutan program ini.

 

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan
Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan
Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu
Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak
Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal
Wajib Halal UMK Batas 18 Oktober 2026: Terlambat Bisa Kena Sanksi dan Produk Ditarik
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP ke Daerah 3T, Tekankan Beasiswa Harus Berdampak ke Rakyat
Sinergi Lintas Kementerian Diperkuat untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 19:23 WIB

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan

Jumat, 3 April 2026 - 19:09 WIB

Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan

Jumat, 3 April 2026 - 19:02 WIB

Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu

Jumat, 3 April 2026 - 18:41 WIB

Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak

Jumat, 3 April 2026 - 18:17 WIB

Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal

Berita Terbaru