Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako telah disalurkan secara bertahap menjelang Ramadan, sehingga para penerima manfaat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang.
Hingga awal Ramadan 2026, realisasi penyaluran bansos triwulan I telah mencapai lebih dari 85 persen atau di atas Rp15 triliun. Untuk PKH, alokasi tahun ini ditetapkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara Bantuan Sembako dialokasikan untuk 18.250.000 KPM.
“Penyaluran PKH sampai saat ini untuk triwulan pertama sudah menjangkau 8.940.958 KPM dengan nilai lebih dari Rp6 triliun atau 89,4 persen. Sementara Sembako sudah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM senilai Rp9 triliun lebih atau 86,9 persen,” ujar Gus Ipul di Jakarta.
Penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan BSI. Namun, masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan karena proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
Untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kementerian Sosial telah menyalurkan Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM dan ditargetkan tuntas pada akhir Februari.
Selain bansos reguler, pemerintah juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana dengan total anggaran lebih dari Rp2 triliun. Anggaran kedaruratan hampir Rp100 miliar telah dikirim seluruhnya.
Santunan ahli waris telah tersalurkan Rp14,8 miliar bagi 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per jiwa. Bantuan isi hunian siap salur Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu kepala keluarga, sementara bantuan jaminan hidup (jadup) siap salur Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa.
Mekanisme penyaluran dilakukan bertahap mengacu pada satu data nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dilanjutkan usulan kepala daerah by name by address (BNBA), penetapan daftar nominatif melalui Muspida, hingga validasi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
“Dari Rp2 triliun lebih anggaran bansos adaptif, yang sudah ada di rekening dan siap disalurkan sekitar Rp600 miliar lebih. Sisanya masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” pungkas Gus Ipul.
