BANDUNG – Ketua Koalisi Kependudukan Jawa Barat, Ferry Hadiyanto, menyoroti ketimpangan perhatian serta alokasi anggaran antara program pembangunan kependudukan dan program makan bergizi (MBG) dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut Ferry, isu kependudukan dan pembangunan keluarga selama ini cenderung kalah menonjol dibandingkan program lain yang lebih populer di tengah masyarakat. Ia menilai ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat dari sisi perhatian publik, tetapi juga dari besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah.
“Bukan hanya isunya yang kalah, tetapi juga anggarannya sangat jauh berbeda. Program makan bergizi bisa mencapai lebih dari Rp300 triliun, sementara untuk kependudukan belum tentu mencapai Rp50 triliun,” ujar Ferry dalam Forum Komunikasi Media dan Lintas Sektor Program Bangga Kencana Jawa Barat di Bandung, Rabu (1/4/2026).
Ferry mengingatkan bahwa pembangunan SDM tidak seharusnya disederhanakan hanya pada aspek pemenuhan gizi. Ia menilai pendekatan tersebut berpotensi tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan penguatan pembangunan keluarga sebagai fondasi utama.
“Pembangunan SDM itu berawal dari keluarga. Memberi makan hanya sebagian kecil dari keseluruhan proses membangun keluarga,” katanya.
Ia juga mengkhawatirkan potensi pemborosan anggaran apabila program besar seperti MBG tidak terintegrasi dengan pendekatan pembangunan keluarga yang telah lama dijalankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
“Kalau tidak dikawal dengan baik, anggaran sebesar itu bisa menjadi mubazir,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry mengapresiasi langkah perwakilan BKKBN Jawa Barat yang dinilai konsisten mengangkat isu pembangunan keluarga di tengah dominasi program MBG. Ia menilai berbagai inisiatif, seperti penerbitan buku Membangun Keluarga Jawa Barat dan kegiatan media gathering, menjadi upaya penting untuk memperkuat kembali narasi pembangunan keluarga.
Ferry juga menilai perubahan strategi BKKBN melalui program Bangga Kencana yang kini menempatkan pembangunan keluarga sebagai prioritas utama merupakan langkah yang tepat. Sebelumnya, fokus tersebut berada setelah program kependudukan dan keluarga berencana.
“Sekarang pembangunan keluarga ditempatkan di urutan pertama. Ini menunjukkan arah kebijakan yang ingin mengedepankan peran keluarga,” ujarnya.
Meski demikian, Ferry menegaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara, pihaknya tetap mendukung dan menjalankan program pemerintah. Namun, ia menilai perlu adanya pengawasan agar implementasi program berjalan efektif serta selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang.
Ia juga melihat program MBG sebagai peluang bagi BKKBN untuk mengambil peran strategis dalam memastikan integrasi antara kebijakan gizi dan pembangunan keluarga.
“Ini kesempatan bagi BKKBN untuk terlibat mengawal program tersebut bersama pendekatan kependudukan dan pembangunan keluarga,” katanya.
Ferry berharap konsep integrasi tersebut dapat didorong hingga ke tingkat perencanaan nasional, termasuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar pembangunan SDM dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
