Kemhan RI Gelar MPC Exercise Trident Resolve, Fokus Kesiapan Bencana Besar

- Jurnalis

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Kemenhan

Foto : Kemenhan

Banten – Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirkes Ditjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, Marsma TNI dr. Mukti Arja Berlian, Sp.PD., Sp.KP., MM., FINASIM., secara resmi membuka pertemuan Middle Planning Conference (MPC) dalam rangka kegiatan ADMM-Plus Experts’ Working Group Combined Field Training Exercise (FTX) “Exercise Trident Resolve” di Banten, Selasa (27/1/2026).

Pertemuan MPC ini menjadi tahapan penting dalam mematangkan koordinasi dan perencanaan latihan gabungan antarnegara anggota ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus). Latihan tersebut mengintegrasikan tiga Kelompok Kerja Ahli (Experts’ Working Groups/EWG), yakni Kedokteran Militer (Military Medicine), Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR), serta Keamanan Siber (Cyber Security) yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di Provinsi Banten.

Baca Juga :  Amplifikasi Pemanfaatan Rumah Pendidikan kepada Guru dan Siswa, Kemendikdasmen Gelar Sapa Sekolah

Dalam sambutannya, Marsma TNI dr. Mukti Arja Berlian menegaskan bahwa Exercise Trident Resolve dirancang dengan skenario bencana kompleks berskala besar, meliputi gempa bumi, erupsi Gunung Krakatau, hingga potensi tsunami. Skenario tersebut menuntut kesiapan bantuan internasional serta tingkat interoperabilitas yang tinggi antar Angkatan Bersenjata negara-negara ASEAN dan delapan negara mitra wicara, yakni Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Rusia.

“Latihan gabungan ini merupakan tonggak penting bagi kerja sama pertahanan ADMM-Plus. Kita menyatukan berbagai keahlian dalam satu kerangka kerja yang realistis untuk membangun confidence building measures serta meningkatkan kapasitas teknis di lapangan,” ujar Marsma TNI dr. Mukti Arja.

Baca Juga :  Dishub Kota Bandung Pecat Oknum Juru Parkir yang Getok Tarif

Selain simulasi koordinasi dan latihan lapangan, EWG on Military Medicine yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Amerika Serikat juga akan melaksanakan kegiatan bakti kesehatan melalui program Project-based Community Medical Development (PCMD) dan Medical Aid Provision (MAP). Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Provinsi Banten.

Latihan ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan mitra internasional sebagai model penanggulangan bencana terpadu di masa depan.

Agenda MPC yang berlangsung pada 26–30 Januari 2026 mencakup berbagai rangkaian kegiatan teknis, antara lain Combined EWG Briefing, konferensi persiapan, lokakarya protokol komunikasi, hingga site survey guna memastikan kesiapan seluruh aspek operasional menjelang fase latihan puncak.

 

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemprov Jabar Revitalisasi 32 Hektare Kebun Karet Jalupang Subang
Lantik 41 Pejabat, Wali Kota Bandung Tekankan Integritas dan Prinsip 3P
Cegah Karhutla, Dedi Mulyadi Instruksikan Pendakian Gunung di Jabar Ditutup
Komisi III DPR Responsif Tangani Kasus Hukum, Dorong Reformasi hingga RUU Perampasan Aset
DPR Soroti Data Bansos Tak Akurat, Pekerja Rentan Bisa Kehilangan Bantuan
Prabowo: Strategi Transformasi Bangsa Fokus Angkat Jutaan Rakyat dari Kemiskinan
PT Pos Indonesia Gagal Bayar Bunga Sukuk Ijarah Rp11,65 Miliar
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG karena Tak Penuhi SLHS

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 06:19 WIB

Pemprov Jabar Revitalisasi 32 Hektare Kebun Karet Jalupang Subang

Rabu, 2 September 2026 - 06:16 WIB

Lantik 41 Pejabat, Wali Kota Bandung Tekankan Integritas dan Prinsip 3P

Rabu, 2 September 2026 - 06:10 WIB

Cegah Karhutla, Dedi Mulyadi Instruksikan Pendakian Gunung di Jabar Ditutup

Rabu, 2 September 2026 - 06:06 WIB

Komisi III DPR Responsif Tangani Kasus Hukum, Dorong Reformasi hingga RUU Perampasan Aset

Rabu, 2 September 2026 - 05:54 WIB

DPR Soroti Data Bansos Tak Akurat, Pekerja Rentan Bisa Kehilangan Bantuan

Berita Terbaru