Kemensos Salurkan Bansos Rp2,56 Triliun untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 13:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KLOPAKINDONESIA.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) secara bertahap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total bantuan yang telah digelontorkan hingga saat ini mencapai Rp2.564.805.321.880.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa bantuan tersebut terdiri dari bansos reguler, bansos kedaruratan, serta bansos adaptif.

“Ini adalah bantuan yang sudah disalurkan. Pertama bantuan reguler disalurkan kepada 1,7 juta lebih KPM dengan total anggaran Rp1,8 triliun untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian ada bansos kedaruratan untuk masa kedaruratan, dan berikutnya bansos adaptif,” ujar Gus Ipul dalam rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/2/2026).

1,7 Juta Lebih KPM Terima Bansos Reguler

Bansos reguler telah disalurkan kepada 1.763.038 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Total anggaran yang telah tersalurkan untuk program ini mencapai Rp1.832.738.125.000.

Baca Juga :  Ketegangan Politik Memanas, DPR Thailand Akhirnya Dibubarkan

Bansos Kedaruratan dan Adaptif

Untuk penanganan masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana, Kemensos juga menyalurkan bansos kedaruratan senilai Rp99.194.346.880. Bantuan tersebut digunakan untuk melengkapi bufferstock logistik, penyediaan dapur umum, distribusi sembako, serta kebutuhan pokok lainnya bagi korban bencana.

Selain itu, bansos adaptif senilai lebih dari Rp632,7 miliar juga telah disalurkan dan sebagian masih dalam proses penyaluran dengan total mencapai lebih dari Rp637 miliar.

Adapun rincian bansos adaptif meliputi:

  • Santunan ahli waris bagi 990 korban meninggal dunia, masing-masing sebesar Rp15 juta.
  • Bantuan jaminan hidup Rp450.000 per orang selama tiga bulan bagi 175.211 warga terdampak.
  • Santunan isian rumah sebesar Rp3 juta per Kepala Keluarga (KK) untuk membantu kebutuhan perabotan di hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
  • Bantuan stimulan sosial ekonomi sebesar Rp5 juta bagi 47.688 KK yang telah melalui proses asesmen dan validasi.
Baca Juga :  Wamen Atip: Revitalisasi PAUD adalah Fondasi Pembangunan SDM Indonesia Berkualitas

37 Daerah Siap Disalurkan

Gus Ipul menegaskan bahwa proses penyaluran bansos masih terus berjalan secara bertahap. Saat ini, bantuan siap disalurkan kepada 37 dari total 53 kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan divalidasi.

Rapat Satgas Pemulihan Bencana tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta perwakilan kementerian/lembaga lainnya.

Pemerintah berharap berbagai bentuk bantuan tersebut dapat membantu masyarakat terdampak untuk bertahan di masa darurat sekaligus mempercepat proses pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kemendikdasmen, ASEAN, dan SEAMEO Luncurkan Roadmap PAUD 2026–2030 untuk SDM Unggul Asia Tenggara
BOSP 2026 Diperkuat, Kemendikdasmen Alokasikan Rp59 Triliun untuk Layanan dan Mutu Pendidikan
Mendukbangga Wihaji Kuliah Umum di UIN Bandung, Tekankan Peran Keluarga untuk SDM Unggul 2045
Wamen Fajar: Sertifikasi Kompetensi dan Bahasa Asing Kunci Lulusan SMK Tembus Pasar Global
TKA SMP di Bandung Berjalan Lancar, Wamendikdasmen Pastikan Sesuai Prosedur
Bio Farma Raih PROPER Emas ke-10 dan Green Leadership, Bukti Komitmen Lingkungan
Kemendikdasmen Dorong Transformasi SMK Swasta, Masa Studi 4 Tahun Disiapkan
BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 05:01 WIB

Kemendikdasmen, ASEAN, dan SEAMEO Luncurkan Roadmap PAUD 2026–2030 untuk SDM Unggul Asia Tenggara

Sabtu, 11 April 2026 - 04:59 WIB

BOSP 2026 Diperkuat, Kemendikdasmen Alokasikan Rp59 Triliun untuk Layanan dan Mutu Pendidikan

Kamis, 9 April 2026 - 23:26 WIB

Mendukbangga Wihaji Kuliah Umum di UIN Bandung, Tekankan Peran Keluarga untuk SDM Unggul 2045

Kamis, 9 April 2026 - 22:31 WIB

Wamen Fajar: Sertifikasi Kompetensi dan Bahasa Asing Kunci Lulusan SMK Tembus Pasar Global

Rabu, 8 April 2026 - 22:13 WIB

TKA SMP di Bandung Berjalan Lancar, Wamendikdasmen Pastikan Sesuai Prosedur

Berita Terbaru