BANDUNG – Genap satu tahun pelaksanaan program Quick Wins dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bangga Kencana 2025, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar evaluasi capaian dan tindak lanjut program, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN RI, Budi Setiyono.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Quick Wins di Jawa Barat telah menunjukkan hasil nyata, salah satunya penurunan prevalensi stunting menjadi 15,9 persen.
“Kami bersama lintas sektor berkolaborasi dalam menurunkan prevalensi stunting di Jawa Barat. Selain itu, kami juga terus berinovasi agar program ini memberikan layanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Dadi.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari tantangan di lapangan. Oleh karena itu, penting menjaga sinergi yang kuat antara Kemendukbangga/BKKBN dan pemerintah daerah.
“Evaluasi ini bukan sekadar menilai angka dan capaian, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan program ke depan semakin optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan DAK Bangga Kencana.
“Saya berharap seluruh jajaran OPD KB dapat meningkatkan koordinasi, terutama dengan BPKAD dan perangkat daerah lain. Penguatan sistem pelaporan melalui aplikasi Morena, optimalisasi APBD, serta peningkatan sarana prasarana sangat penting untuk keberlanjutan layanan Keluarga Berencana dan pelaksanaan Quick Wins yang langsung menyentuh keluarga di Jawa Barat,” ungkap Erwan.
Ia menambahkan, kolaborasi yang telah terjalin harus dijaga dengan penuh dedikasi agar setiap langkah menjadi bagian dari upaya besar membangun keluarga Indonesia yang bahagia dan berdaya.
Dari sisi nasional, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, menyoroti pentingnya konvergensi kebijakan lintas sektor untuk memastikan keberhasilan pembangunan kependudukan dan keluarga menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan besar yang harus dihadapi dengan strategi terintegrasi.
“Saat ini, sekitar 17,45 persen usia produktif masih menganggur dan 59,11 persen tenaga kerja berada di sektor informal tanpa jaminan sosial. Ini tantangan besar agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi,” jelas Budi.
Ia menambahkan, pembangunan kependudukan tidak hanya menyangkut angka kelahiran dan kematian, tetapi juga peningkatan kualitas manusia dan keluarga.
“Negara maju adalah negara yang mampu menjamin rakyatnya hidup di atas level kualitas hidup tertentu melalui sistem social safety net — memastikan rakyat terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan,” paparnya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang merupakan bagian dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 menjadi arah kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk.
“Kebijakan kependudukan harus berbasis data dan berorientasi pada social wellbeing. Dengan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif lintas sektor, kita dapat mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing global,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan diakhiri dengan pemberian 34 piagam penghargaan kepada OPD KB di kabupaten/kota yang telah berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program Quick Wins dan Bangga Kencana.
Melalui evaluasi ini, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga berkualitas serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
