Dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berbasis siklus hidup, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si., menjadi narasumber pada Forum Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Program Kesehatan Reproduksi di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan berlangsung di De Java Hotel Bandung, Kota Bandung, Senin (13/10/2025).
Diskusi yang digelar secara kolaboratif ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, organisasi profesi, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga non-pemerintah, serta UNFPA.
Dalam paparannya, Dr. Dadi menekankan pentingnya penerapan pendekatan siklus hidup dalam perencanaan dan layanan kesehatan reproduksi. Menurutnya, setiap tahapan usia — mulai dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), masa balita dan anak usia sekolah, remaja, pasangan usia subur (PUS), hingga lanjut usia — memiliki kebutuhan spesifik yang perlu direspon secara kolaboratif lintas sektor.
“Kesehatan reproduksi dengan pendekatan siklus hidup bukan hanya strategi kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kualitas generasi mendatang agar Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan kebijakan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN telah mengembangkan berbagai program strategis seperti Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), GenRe (Generasi Berencana), serta pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).
Melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis siklus hidup, BKKBN Jawa Barat berkomitmen untuk mewujudkan layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok usia.
