KlopakIndonesia.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan bahwa pihaknya telah memblokir rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti digunakan untuk berjudi online (judol). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa dari total 10 juta rekening bansos yang diblokir, lebih dari 500 ribu teridentifikasi terlibat aktivitas judol.
Menurut Ivan, pola transaksi yang mencurigakan, seperti transfer berulang dari rekening bansos ke akun dompet digital atau payment gateway judi online, memungkinkan PPATK mendeteksinya dengan cepat. Ia juga menyatakan bahwa meskipun beberapa rekening berhasil direaktivasi kembali oleh pemiliknya, langkah pemblokiran akan dilakukan lagi dan pihak yang berusaha membuka kembali rekening tersebut akan diserahkan ke aparat penegak hukum.
Temuan PPATK menunjukkan bahwa sebanyak 571.410 rekening penerima bansos memang benar digunakan untuk bermain judi daring, dengan total nilai deposit mencapai Rp 957 miliar dan frekuensi transaksi mencapai 7,5 juta kali hanya dalam tahun 2024.
Menindaklanjuti temuan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengonfirmasi bahwa Kemensos bersama PPATK sedang mengevaluasi data penerima bansos. Jika terbukti menggunakan dana bansos untuk judi, bantuan bisa langsung dicabut. Namun, Kemensos juga mendalami apakah rekening tersebut digunakan sendiri oleh penerima atau dialihkan oleh pihak lain.
Gus Ipul menyatakan bahwa evaluasi triwulan atas penerima bansos dijadwalkan, dan penyaluran bantuan akan dipertimbangkan kembali berdasarkan hasil verifikasi terbaru. Ia menambahkan bahwa pihaknya memperhatikan kemungkinan praktik penjualan rekening oleh penerima untuk dimainkan oleh orang lain .
Keputusan tegas ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan dana bansos tepat sasaran. PPATK dan Kemensos akan terus melakukan verifikasi silang data, memperkuat koordinasi, dan menerapkan sanksi tegas—termasuk pemblokiran rekening hingga pencabutan bantuan sosial—jika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana negara untuk aktivitas ilegal.
