Jakarta – Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM.
“Dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” kata Wamen UMKM Helvi Moraza saat memberikan sambutan virtual dalam webinar perluasan keterlibatan UMKM dalam program MBG, Kamis (20/3).
Wamen Helvi juga menjelaskan, saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.
“Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah,” ujar Wamen Helvi.
Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp600 juta per bulan.
Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.
“Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan,” kata Wamen UMKM.
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas.
Tak hanya itu, optimalisasi UMKM sebagai bagian dari ekosistem swasembada pangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya menjadikan UMKM sebagai pusat ekosistem pangan melalui pendampingan dalam akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga strategi pemasaran.
Untuk mendukung hal ini, fasilitasi legalisasi bisnis juga terus didorong, termasuk pendampingan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga UMKM dapat beroperasi secara lebih profesional dan berdaya saing.
Wakil Menteri UMKM menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, UMKM, maupun masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat, diharapkan program MBG tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan para pelaku UMKM.
“Mari kita bersama-sama bergerak untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis. Dengan kolaborasi yang solid, kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” katanya.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana mengatakan, program MBG ini akan memberikan dampak baik pada Pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia serta membuka lapangan kerja.
“Tujuan umum program MBG meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, tapi dari sisi tujuan ekonomi pemanfaatan bahan pangan lokal, peningkatan kesejahteraan petani dan pengusaha UMKM,” kata Tengku Syahdana.
Lebih dari itu, program MBG ini menurut Tengku juga mengambil peran dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.
“Dibutuhkan 35 – 50 tenaga kerja yang dibutuhkan di SPPG, mulai dari penyiapan makanan, ahli masak, mencuci piring hingga kebutuhan operasional lainnya. Tentu ini memberdayakan masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Contoh juga ibu – ibu yang tidak bekerja, mereka jadi ikut bekerja di SPPG dan pendapatannya diatas UMK (Upah Minimum Kabupaten)” ujar Tengku.
