Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Selasa (3/12) mengumumkan “darurat militer,” menuduh pihak oposisi di negara itu mengendalikan parlemen, bersimpati pada Korea Utara dan melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.
Yoon menyampaikan pengumuman tersebut dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi, dan berjanji untuk “membasmi kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional.”
Adapun Yoon beralasan ada kekuatan pro-komunis dan pro-Korea Utara yang mencoba mengganggu stabilitas negara.
Keputusan mengejutkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Langkah ini menjadi puncak dari serangkaian konflik dengan oposisi domestik, media, bahkan partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).
Ratusan pengunjuk rasa sebelumnya berkumpul di luar gedung majelis nasional menyusul pengumuman Yoon bahwa ia bertindak untuk membasmi “pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu”.
Massa di Seoul bersorak ketika majelis nasional memilih untuk menolak dekritnya dan menyerukan penangkapan Yoon, meneriakkan “Hapus darurat militer” dan “Tolak darurat militer”.
