Legislator Minta Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB, Jika Perlu Dihapus

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 21 November 2024 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengkaji ulang secara serius sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya jalur zonasi, dengan kemungkinan untuk dihapus.

 

“Komisi X DPR RI meminta agar sistem zonasi benar-benar dikaji, kalau perlu dihapus,” ujar Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, usai pertemuan dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024).

 

Habib Syarief menilai sistem zonasi dalam PPDB lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. “Kekurangannya yang pertama, aparat pendidikan yang terlibat tidak siap. Kedua, potensi kecurangan tidak dapat dihindari, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ketiga, langkah-langkah ceroboh menyebabkan banyak anak pintar masuk sekolah yang kurang bermutu. Bahkan, anak-anak miskin yang pintar sering tertolak hanya karena sistem zonasi ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bawaslu Kota Cimahi Awasi Langsung Pemeriksaan Tiga Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 di RSUD Cibabat Kota Cimahi

 

Habib menyampaikan tiga opsi terkait keberlanjutan sistem PPDB berbasis zonasi: pertama, sistem zonasi tetap ada seperti saat ini, meski ada kekurangan; Kedua, sonasi disempurnakan dengan beberapa perubahan; Ketiga, zonasi dihapus sepenuhnya.

 

Ia juga menambahkan, jika zonasi dihapus, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali apakah akan menggunakan sistem lama, seperti Ujian Nasional (UN), sebagai alat seleksi.

 

Selain sistem PPDB, Habib Syarief menyoroti implementasi Kurikulum Merdeka. Ia meminta pemerintah menjelaskan alat ukur keberhasilan kurikulum ini kepada masyarakat.

 

“Banyak guru yang merasa keberatan. Dari 100 guru, paling hanya lima yang mendukung Kurikulum Merdeka. Sisanya mengeluh karena gaji kecil, beban administratif tinggi, dan masalah lain. Pemerintah harus mendengarkan keluhan ini,” ujar legislator dari Fraksi PKB itu.

Baca Juga :  Ketua MPR Ahmad Muzani Ajak Sukseskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

 

Habib juga menekankan pentingnya keadilan dalam rencana kenaikan gaji guru. “Kami di Komisi X DPR meminta pemerintah memastikan tidak ada diskriminasi dalam penerapan kenaikan gaji guru. Saat ini, kenaikan hanya berfokus pada ASN, sementara guru swasta dan honorer masih terabaikan,” ujarnya.

 

Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang mengkaji besaran kenaikan gaji guru, termasuk usulan agar gaji minimum guru menjadi Rp2 juta. Namun, ia mencatat masih ada perbedaan pandangan antara Presiden dan Menteri Pendidikan terkait implementasi kebijakan tersebut.

 

“Kami berharap pemerintah memberikan tambahan gaji Rp2 juta untuk semua guru, baik ASN maupun swasta. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, yang telah berjasa besar bagi kita semua,” pungkas Habib Syarief.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kontribusi Pada Ketahanan Kesehatan Global : Bio Farma Sediakan 271,600 Vial Vaksin bOPV untuk Myanmar
Mentan Amran dan Panglima TNI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan
Sekda Herman Suryatman Dorong BPR Daerah Cepat Lakukan Perubahan
Mendikdasmen Ajak Insan Pendidikan Kemendikdasmen Wujudkan Rumah Pendidikan dan Layanan Publik RAMAH
10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Banyak di Budidayakan
Dukung Kementan, Polri Siapkan Pilot Project Peningkatan Produksi Jagung Nasional
Satpol PP Kota Bandung Kembali Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Ibrahim Adjie
Polrestabes Bandung Pastikan Flyover Mochtar Kusumaatmadja Dibuka Saat Tahun Baru dengan Pengamanan Ketat
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 Desember 2024 - 13:05 WIB

Kontribusi Pada Ketahanan Kesehatan Global : Bio Farma Sediakan 271,600 Vial Vaksin bOPV untuk Myanmar

Jumat, 20 Desember 2024 - 23:11 WIB

Mentan Amran dan Panglima TNI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan

Jumat, 20 Desember 2024 - 23:03 WIB

Sekda Herman Suryatman Dorong BPR Daerah Cepat Lakukan Perubahan

Jumat, 20 Desember 2024 - 11:13 WIB

Mendikdasmen Ajak Insan Pendidikan Kemendikdasmen Wujudkan Rumah Pendidikan dan Layanan Publik RAMAH

Jumat, 20 Desember 2024 - 08:46 WIB

Dukung Kementan, Polri Siapkan Pilot Project Peningkatan Produksi Jagung Nasional

Berita Terbaru

PERTANIAN

Budidaya Kangkung

Sabtu, 21 Des 2024 - 08:39 WIB