BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat terus berupaya memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan sekolah swasta guna menampung calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, dengan perwakilan kepala sekolah swasta jenjang SMA dan SMK se-Jawa Barat. Penandatanganan berlangsung di SMKN 1 Bandung, Senin (15/6/2026).
Kepala Disdik Jabar, Purwanto, menjelaskan bahwa kerja sama dengan sekolah swasta merupakan bentuk intervensi pemerintah setelah melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan melalui rangkaian proses SPMB 2026.
Menurutnya, hasil pemetaan menunjukkan masih terdapat sejumlah calon murid yang belum dapat tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung yang tersedia.
“Ini adalah salah satu bentuk intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah melakukan pemetaan. Dari pemetaan tersebut kami mengetahui masih ada anak-anak yang belum dapat tertampung. Karena itu pemerintah ingin tetap memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sekitar 78 Ribu Murid Belum Tertampung
Purwanto mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan Disdik Jabar, terdapat sekitar 78 ribu calon murid yang diperkirakan tidak dapat diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran baru.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingat pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi.
Atas arahan Gubernur Jawa Barat, kata Purwanto, pemerintah berupaya mencari berbagai solusi agar seluruh anak usia sekolah tetap dapat melanjutkan pendidikan meskipun tidak diterima di sekolah negeri.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami bagaimana agar anak-anak di Jawa Barat semuanya bisa mengakses pendidikan. Keterbatasan daya tampung yang dimiliki pemerintah harus diatasi melalui berbagai intervensi, salah satunya melalui kerja sama dengan sekolah swasta,” katanya.
Melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), pemerintah berharap tidak ada calon murid yang terputus akses pendidikannya hanya karena keterbatasan kursi di sekolah negeri.
Pemprov Berikan Bantuan Dana Pendidikan
Sebagai bentuk dukungan terhadap peserta didik yang harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta mitra, Pemprov Jabar juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan.
Bantuan tersebut terdiri atas Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa serta bantuan biaya pendidikan bulanan sebesar Rp100 ribu per bulan atau setara Rp1,2 juta per tahun.
Menurut Purwanto, bantuan tersebut diberikan karena pada dasarnya para calon murid tersebut memiliki keinginan untuk bersekolah di sekolah negeri, namun tidak memperoleh kursi akibat keterbatasan daya tampung.
“Karena mereka pada dasarnya berniat bersekolah di negeri tetapi tidak tertampung, maka pemerintah memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ungkapnya.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memastikan peserta didik tetap dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.
Prioritaskan Peserta SPMB yang Tidak Lolos Seleksi
Purwanto menjelaskan bahwa bantuan pendidikan tersebut akan diberikan kepada calon murid yang telah mengikuti proses SPMB SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat.
Sasaran penerima bantuan meliputi calon peserta didik yang tidak lolos seleksi pada SPMB Sekolah Manusia Unggul maupun calon murid yang tidak terpetakan dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Saat ini, Disdik Jabar masih menyusun mekanisme teknis penyaluran bantuan agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Ratusan Sekolah Swasta Siap Bergabung
Dalam pelaksanaannya, program kerja sama ini mendapat respons positif dari sekolah swasta di Jawa Barat.
Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 751 sekolah swasta jenjang SMA dan SMK telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski demikian, seluruh sekolah yang mendaftar akan terlebih dahulu melalui proses kurasi dan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai sekolah mitra resmi.
“Kami tentu ingin memastikan sekolah yang terlibat memiliki sarana dan prasarana yang memadai, guru yang memadai, serta memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Karena itu seluruh sekolah yang mendaftar akan melalui proses kurasi terlebih dahulu,” jelas Purwanto.
Proses seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Wujud Komitmen Pemerataan Pendidikan
Program Sekolah Swasta Kerja Sama menjadi salah satu strategi Pemprov Jabar dalam memperluas akses pendidikan menengah sekaligus mengurangi kesenjangan daya tampung antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Melalui pemetaan yang dilakukan dalam proses SPMB, pemerintah memperoleh gambaran kebutuhan pendidikan secara lebih akurat sehingga berbagai kebijakan dan intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Pemprov Jabar berharap langkah ini dapat menjadi solusi bagi ribuan calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Dengan adanya bantuan pendidikan dan kemitraan dengan sekolah swasta, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada anak di Jawa Barat yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
