Pemerintah Desa Harus Memahami Apa Saja Program Pemerintah Tentang Stunting Sehingga Penanganan di Lapangan Bisa Maksimal

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 3 April 2024 - 14:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KlopakIndonesia – BKKBN Jawa Barat menggelar Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Aula Ponpes Ali Bin Abi Tholib, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu, Selasa (2/4/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa, Anggota DPR-RI dari Dapil Jawa Barat VIII, Netty Prasetiyani dan ratusan masyarakat di wilayah setempat.

Fazar mengatakan, masyarakat harus paham tentang stunting dan cara pencegahannya. Jika ada indikasi anak terkena stunting, masyarakat proaktif melapor kepada kader atau petugas medis di desa.

“Ciri-ciri anak stunting salah satunya, lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kilogram. Maka langsung berkonsultasi dengan bidan desa,” kata Fazar.

Baca Juga :  MQ Iswara Soroti Krisis Masalah Sampah dan Program Penghijauan Di Forum Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah akan langsung melakukan pendampingan terhadap anak yang terindikasi stunting. Proses pendampingan dilakukan agar pencegahan stunting bisa optimal. Selain itu pemerintah bisa mengintervensi melalui program pencegahan stunting yang ada di puskesmas.

“Banyak program pemerintah yang fokus dalam pencegahan stunting. Jadi jangan sungkan jika anak terindikasi stunting,” ujarnya.

Menurut Fazar, pencegahan stunting bisa dengan cara penerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik di rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian menjaga asupan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan.

“Asalkan hal tersebut dilakukan dalam keluarga, stunting bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.

Baca Juga :  Di Balik Sistem Pemilu Amerika, “Electoral College”

Sementara itu, Anggota DPR-RI, Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah menyusun program pencegahan stunting dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,8 triliun.

“Angka tersebut untuk penangan sampai ke tingkat puskesmas di desa-desa se-Indonesia,” tutur Netty.

Netty menekankan kepada kader penggerak untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait program tersebut. Agar, penanaganan stunting bisa berjalan maksimal dan upaya generasi emas di tahun 2045 bisa terwujud.

“Pemerintah desa harus memahami apa saja program pemerintah tentang stunting. Sehingga penanganan di lapangan bisa maksimal” ujarnya.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tersangka Penganiayaan dan Penyekapan Sempat Kabur ke Tangerang, Ditangkap di Ciparay
Sinkona Indonesia Lestari Catat Kinerja Positif 2025, Siap Ekspansi Global pada 2026
Bahasa Indonesia Diutamakan, Bahasa Daerah Dilestarikan, Jawa Barat Perkuat Tata Kelola Kebahasaan
Indonesia, Brunei, dan Malaysia Perkuat Diplomasi Bahasa di Tengah Era Digital
Dampak Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa dan Madura terhadap UMKM serta Kerugian Usaha Kecil
Ancaman PHK 4000 Buruh di PT Feng Tay
Kemendikdasmen Ingatkan Pentingnya Menjaga Kreativitas dan Kesehatan Mental di Era Digitalisasi Pendidikan
Indofarma Kembali Ekspor Produk Farmasi ke Afganistan, Perkuat Daya Saing Global

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 14:44 WIB

Tersangka Penganiayaan dan Penyekapan Sempat Kabur ke Tangerang, Ditangkap di Ciparay

Rabu, 24 Juni 2026 - 12:28 WIB

Sinkona Indonesia Lestari Catat Kinerja Positif 2025, Siap Ekspansi Global pada 2026

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:21 WIB

Bahasa Indonesia Diutamakan, Bahasa Daerah Dilestarikan, Jawa Barat Perkuat Tata Kelola Kebahasaan

Senin, 22 Juni 2026 - 13:51 WIB

Indonesia, Brunei, dan Malaysia Perkuat Diplomasi Bahasa di Tengah Era Digital

Senin, 22 Juni 2026 - 12:22 WIB

Dampak Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa dan Madura terhadap UMKM serta Kerugian Usaha Kecil

Berita Terbaru