KLOPAKINDONESIA.COM – Upaya membangun ritme terbaik dalam pelaksanaan pemerintahan memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan terstruktur. Hal tersebut menjadi sorotan dalam agenda silaturahmi bertema Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, Senin (23/2).
Kegiatan yang dihadiri anggota masyarakat serta berbagai komunitas ini membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan capaian kinerja pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup.
Dalam bidang lingkungan, Iswara menegaskan keseriusan pemerintah dalam menegakkan regulasi, termasuk moratorium yang berkaitan dengan tata ruang. Komitmen tersebut dibuktikan melalui terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) yang menghentikan kegiatan penambangan dan perluasan alih fungsi lahan di kawasan KBU (Kawasan Bandung Utara).
Selain itu, dalam upaya pemulihan lingkungan hidup, akan dilakukan gerakan penghijauan melalui penanaman berbagai jenis tanaman produktif, di antaranya tanaman alpukat, di sepanjang daerah aliran sungai Sungai Citarum yang akan dimulai dari KM 0. Program ini diharapkan mampu memperkuat fungsi resapan air, mencegah erosi, serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Persoalan sampah juga menjadi perhatian utama. Permasalahan klasik yang belum terselesaikan di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Barat dinilai membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan.
Iswara menyoroti belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Sistem yang masih didominasi pola kumpul, angkut, dan buang dinilai semakin membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA) TPA Sarimukti.
Di sisi lain, budaya pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai sumber utama sampah masih tergolong rendah. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Program-program inisiatif yang telah digagas pemerintah daerah, termasuk yang diluncurkan Pemerintah Kota Bandung, menurut Iswara, tetap perlu dianalisis tingkat efektivitas dan capaian positifnya agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Agenda silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Diharapkan, penguatan fungsi pengawasan dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
