Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Amin, menyatakan bahwa kunjungan kerja ke PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026), dilakukan untuk mendalami langsung persoalan tata kelola perusahaan serta besarnya beban subsidi energi yang semakin membebani keuangan negara.
Menurut Amin, isu subsidi energi bukan semata persoalan teknis korporasi, melainkan menyangkut kepentingan seluruh warga negara karena berdampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengungkapkan bahwa pada 2025 total beban APBN mencapai sekitar Rp525 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor energi.
“Ini menjadi perhatian utama kami di BAKN DPR RI. Beban APBN semakin berat, dan subsidi energi menjadi salah satu faktor dominan. Karena itu, setelah sebelumnya fokus pada sektor lain, kami kini mendalami subsidi energi dan memulainya dari PLN,” ujar Amin.
Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa PT PLN (Persero) merupakan BUMN terbesar di Indonesia, dengan aset mencapai sekitar Rp1.700 triliun dan ekuitas mendekati Rp1.000 triliun. Dengan skala dan peran strategis sebesar itu, ia menilai PLN seharusnya dikelola dengan standar profesionalisme dan efisiensi yang jauh lebih tinggi.
“Namun faktanya, dari hasil pengawasan sementara kami, tata kelola PLN masih jauh dari harapan. Masih terdapat banyak ruang perbaikan, terutama dalam aspek efisiensi dan profesionalisme pengelolaan,” tegasnya.
Amin menjelaskan bahwa kunjungan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BAKN DPR RI dan Direksi PLN yang telah dilakukan sebelumnya. Peninjauan langsung ke unit pembangkitan dinilai penting untuk mencocokkan laporan manajemen dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin melihat secara langsung kesesuaian antara apa yang dilaporkan kepada DPR dengan fakta yang ada di lapangan. Karena itu, kami datang ke Indonesia Power di Semarang untuk mendalami detail pengelolaan pembangkit,” jelasnya.
Dari hasil peninjauan awal, Amin menilai tata kelola PLN masih belum berjalan efisien, meskipun pemerintah telah memberikan dukungan subsidi yang sangat besar, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Ia mencontohkan subsidi bahan baku batubara yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton, jauh di bawah harga pasar internasional yang berada di atas 100 dolar AS per ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi dan kompensasi tarif listrik dalam jumlah signifikan.
“Dari sisi bahan baku saja, pemerintah sudah memberikan subsidi yang luar biasa besar. Ditambah lagi subsidi dan kompensasi tarif listrik. Ini menunjukkan bahwa negara sudah hadir sangat kuat untuk menopang PLN,” ujarnya.
Namun demikian, Amin mengungkapkan bahwa meskipun PLN melaporkan laba sebesar Rp17,1 triliun pada 2025, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan adanya sejumlah temuan penting. Berdasarkan kajian tersebut, jika tata kelola dilakukan secara benar, transparan, dan efisien, keuntungan riil PLN diperkirakan hanya sekitar Rp1 triliun.
“Ini tentu menjadi perhatian serius kami. Artinya, ada persoalan mendasar dalam tata kelola yang harus segera dibenahi. Di mana letak masalah utamanya, itulah yang akan kami dalami lebih lanjut,” tegas Amin.
Ia menambahkan bahwa BAKN DPR RI akan melakukan kajian menyeluruh terhadap akar persoalan tata kelola tersebut dengan melibatkan jajaran direksi dan manajemen, baik di tingkat holding maupun subholding. Diperlukan forum bersama yang konstruktif untuk merumuskan arah perbaikan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
“Intinya adalah bagaimana BUMN terbesar ini dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga benar-benar memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur IV itu.
Amin menegaskan bahwa tujuan akhir fungsi pengawasan BAKN DPR RI bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh energi, khususnya listrik, dengan harga yang terjangkau dan berkeadilan. Selain itu, pihak-pihak yang selama ini menikmati kompensasi yang tidak tepat sasaran dan justru membebani APBN harus dievaluasi dan dihentikan.
“Dengan demikian, beban subsidi yang sangat besar itu dapat dialihkan untuk program-program yang jauh lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pada akhirnya, ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan Presiden,” pungkasnya.
