Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar menghentikan fokus pada pencitraan global, seperti pengurusan sertifikasi halal produk KFC di Amerika Serikat, selama ekosistem halal di dalam negeri belum tertata dengan baik.
Permintaan tersebut disampaikan Aprozi dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala BPJPH, Senin (9/2/2026). Ia menilai langkah BPJPH menjadi ironis apabila terlalu sibuk menunjukkan eksistensi di luar negeri, sementara pengawasan halal terhadap program strategis nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), belum optimal.
“Kita enggak perlu show tentang KFC kita harus halalkan, ditantang oleh Presiden Amerika. Tempat kita sendiri masih bermasalah. Unggulan Bapak Presiden tentang dapur MBG, saya masih meragukan kehalalannya,” tegas Aprozi dalam rapat tersebut.
Keraguan tersebut, kata Aprozi, didasarkan pada temuan langsung di daerah pemilihannya, Lampung. Ia mengaku menemukan bahwa rantai pasok dapur umum MBG, mulai dari juru sembelih hingga dapur pengolahan, belum memiliki sertifikasi halal.
“Belum satu pun yang saya temukan di dapil saya tukang potongnya punya sertifikat halal. Apakah ayam itu betul-betul ayam mati sesuai syariat atau ayam mati kemarin? Ini menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, ketiadaan sertifikasi halal di sektor hulu tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan syariat, tetapi juga berdampak pada aspek keamanan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut bisa memicu persoalan serius, termasuk risiko keracunan makanan.
Oleh karena itu, Aprozi mendesak BPJPH agar segera mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh pemasok dan rantai distribusi program MBG sebelum mengejar target sertifikasi halal internasional.
“Pastikan dulu dapur MBG milik program unggulan Presiden Prabowo ini benar-benar halal dan aman. Jangan sampai kita sibuk keluar negeri, tapi di dalam negeri justru abai,” pungkasnya.
