Bandung, 2025 – Tantangan kependudukan dan pembangunan keluarga kini semakin kompleks. Isu ini tidak lagi bersifat sektoral, melainkan lintas sektor, lintas generasi, dan berkaitan langsung dengan fondasi pembangunan nasional, yaitu keluarga.
Menjawab tantangan tersebut, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan DP3AKB Jawa Barat, Biro Kesra Setda Jabar, dan Kemenag Jabar menyelenggarakan rapat koordinasi awal untuk membahas finalisasi draft Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, E. Agus Ismail, Kabag Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Jabar, menyatakan:
“Biro Kesra akan memberikan dukungan penuh dengan mengundang lintas sektor untuk berkolaborasi dalam rapat koordinasi penyepakatan tim koordinasi serta penyusunan rencana aksi.”
Sementara itu, Tri Budi Yudo Pramono, anggota Dewan Pakar SDG’s Jawa Barat, mengutip Cicero:
“Salus populi suprema lex esto” – kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Pesan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan, termasuk penguatan Kampung Keluarga Berkualitas, harus selalu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan perdana ini menjadi momentum penting dalam membangun kesepahaman lintas sektor. Hasil diskusi akan ditindaklanjuti dalam pertemuan berikutnya untuk menyempurnakan draft Keputusan Gubernur sekaligus merumuskan langkah strategis dan rencana aksi program Kampung Keluarga Berkualitas ke depan.
Dengan sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, lintas sektor, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Kampung Keluarga Berkualitas dapat menjadi motor penggerak lahirnya keluarga tangguh dan berkualitas, sebagai pilar utama pembangunan daerah dan bangsa.
