Jakarta – Skandal pengadaan laptop di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diduga sarat korupsi kini menyeret sejumlah pihak, termasuk perusahaan teknologi raksasa, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).
Dugaan keterlibatan GOTO mencuat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor pusat GOTO pada pekan lalu. Dari proses penyidikan, penyidik menemukan dokumen dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengadaan perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) senilai triliunan rupiah yang bersumber dari dana APBN.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk pelajar yang menelan anggaran mencapai Rp3,7 triliun. Beberapa perusahaan penyedia jasa e-commerce dan teknologi disebut turut berperan dalam proses distribusi maupun markup harga perangkat tersebut.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, membenarkan bahwa penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi. “Kami menelusuri aliran dana, termasuk kemungkinan adanya peran perusahaan teknologi yang diduga menjadi fasilitator dalam proses pengadaan,” ujar Kuntadi dalam konferensi pers, Senin (14/7/2025).
Selain itu, Kejagung ternyata telah memeriksa mantan CEO GoTo, Andre Soelistyo, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa Andre diperiksa terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp9,9 triliun. “Benar, saudara Andre Soelistyo telah kami periksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek,” kata Harli, Selasa (15/7/2025).
Meski belum ada penetapan tersangka dari pihak GOTO, langkah penyidik memperluas cakupan penyelidikan ke perusahaan teknologi besar seperti ini menjadi sorotan publik. GOTO sendiri menyatakan siap bersikap kooperatif. Dalam pernyataan resminya, manajemen GOTO menegaskan akan mendukung penuh proses hukum dan terbuka terhadap permintaan informasi dari pihak berwenang.
“Kami memastikan seluruh operasional kami sesuai dengan hukum yang berlaku, dan saat ini kami sedang melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam setiap kegiatan kemitraan kami,” tulis pernyataan GOTO.
Sementara itu, publik menantikan kejelasan dari proses hukum ini, mengingat proyek pengadaan laptop tersebut seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan, namun malah terindikasi menjadi ajang korupsi berjamaah.
Kejagung hingga kini telah memeriksa lebih dari 30 orang saksi, termasuk pejabat di Kemendikbudristek dan pimpinan beberapa perusahaan rekanan. Tidak menutup kemungkinan, nama-nama besar lain akan ikut terseret jika ditemukan keterlibatan dalam skema penggelembungan harga atau rekayasa pengadaan.
Skandal ini dinilai menjadi tamparan keras bagi pemerintah dalam upaya digitalisasi pendidikan. Transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas kembali dipertanyakan publik.
