BOGOR – Di sela kegiatan Rapat Koordinasi Akhir Tahun Pimpinan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun 2025 bertema “Konsolidasi Kepemimpinan Transformasional dan Konvergensi Program untuk Akselerasi Capaian Kinerja” yang berlangsung di Novotel Bogor, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr. H. Wihaji bersama Wakil Menteri Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, jajaran pemerintah daerah, ibu-ibu PKK, dan warga melaksanakan aksi sosial lapangan di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Agenda aksi sosial ini berfokus pada gotong royong bedah rumah dan intervensi gizi bagi keluarga berisiko stunting (KRS).
Menteri Wihaji menyampaikan bahwa rombongan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi keluarga yang dikategorikan berisiko stunting.
“Hari ini kita didampingi oleh bu wamen dan pak wabup beserta jajaran untuk melihat langsung KRS, keluarga resiko stunting. Kebetulan beliau punya anak 3 umur 6 tahun, yang dua itu masih batuta dan balita secara kondisi rumahnya termasuk kategori keluarga resiko stunting karena melaui asupan gizinya mohon maaf kurang, kemudian air bersihnya, kemudian sanitasinya, karena itu hari ini kita pastikan dari kemendukbangga didampingi bu wamen dan pak wabup untuk kita bangunkan rumah biar layak huni kemudian jambannya juga kita bangunkan, kemudian aliran untuk sanitasinya juga kita okekan untuk nanti asupan gizinya,” ungkap Wihaji, Selasa (2/12/2025).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Wihaji mengajak seluruh pejabat dan peserta kegiatan untuk terlibat langsung dalam kerja bakti.
“Nanti saya minta hari ini kerja bakti bareng-bareng biar tahu suasana. Ini tidak hanya perlu kita ketahui, tetapi perlu kita rasakan. Kalau tahu mungkin orang tahu, tapi kalau rasa beda,” terangnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran untuk tetap bekerja bersama profesional hingga selesai.
“Kita bantu-bantu semampu kita, ada yang saya minta untuk masak, ikut bantu ngaduk, pak wabup dan bu wamen tadi jadi tukang bersama-sama, terima kasih untuk support kita,” tambahnya.
Menteri Wihaji memaparkan bahwa jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia masih sangat besar.
“Untuk KRS di Indonesia banyak, ada 8,6 juta. Salah satunya di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi bagian dari prioritas karena jumlah penduduknya paling banyak,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas nasional.
“Stunting itu program prioritas bapak presiden, kemarin sudah saya laporkan ke bapak presiden, ada program prioritas bapak presiden yg berkenaan dengan penanganan stunting khusus MBG, yaitu makan bergizi gratis khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” katanya.
Demi memastikan intervensi berjalan, Menteri Wihaji menegaskan bahwa daerah yang belum mendapatkan bantuan akan segera dicover.
“Kalau belum ada saya cover dulu, kita cover 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Kalau sudah ada nanti langsung dicover,” jelasnya.
Program MBG akan diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Ia juga menargetkan penurunan angka stunting nasional.
“Di Indonesia untuk stunting 19,8, di sini sudah 18, artinya sudah di bawah rata-rata Indonesia. Target tahun ini 18 sampai 2029 itu 14, doakan saja,” ucapnya.
Sementara, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menyampaikan apresiasi atas sinergi program pemerintah pusat dan daerah.
“Pertama kami tentu pak rudy sebagai bupati dan saya sebagai wakil bupati atas nama pemda, atas nama masyarakat kabupaten bogor mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pak menteri, bu wamen dan program ini sinergi dengan program yg ada di kabupaten bogor, karena ada beberapa bedah rumah juga yang kita laksanakan di 2025 perubahan dan di 2026,” ujarnya.
Ade Ruhandi menambahkan bahwa upaya penurunan stunting di Jawa Barat telah menunjukkan hasil positif.
“Hasil pantauan dan komunikasi dengan pak menteri sudah menurun angka stunting di Jawa Barat tentu ini harus juga diberikan contoh dari pola hidup sehatnya, pola hidup sehat itu mulai dari rumah,” ungkapnya.
Ia juga menilai bantuan terkait air bersih dan sanitasi sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam program prioritas presiden Prabowo.
Terkait penanganan stunting di Kabupaten Bogor, Ade menegaskan komitmen pemerintah daerah.
“Terus kita tangani dan kolaborasi, terintegrasi dengan semua SKPD, dinas kesehatan maupun juga DPKPP dll, insya Allah perkembangan-perkembangan lebih baiknya di akhir tahun kita akan buka kepada publik,” tutupnya.
