KlopakIndonesia.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, untuk bersama-sama memerangi mafia pangan dan berbagai praktik penipuan yang merugikan rakyat.
Menurut Amran, pemberantasan mafia pangan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pangan dengan mutu yang sesuai dan harga yang wajar.
Hal tersebut disampaikan Amran saat menghadiri Muktamar V Wahdah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan sejumlah program pemerintah sekaligus menyampaikan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan praktik mafia yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kami dapat dukungan untuk memajukan umat dan bangsa ini. Kami sampaikan seluruh program, memberantas korupsi, berantas mafia, Indonesia sejahtera, dan inilah perintah Bapak Presiden,” kata Amran.
Swasembada Pangan Harus Diikuti Tata Niaga yang Sehat
Amran menegaskan, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan harus diikuti dengan pembenahan tata niaga.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh membiarkan adanya manipulasi mutu, permainan harga maupun penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya membebani konsumen.
“Kalau kita ingin berdaulat pangan, mafia dan koruptor harus kita berantas. Kalau saya membawa kebenaran, jangan biarkan saya berjalan sendiri. Mari kita bergandengan tangan demi masa depan Republik Indonesia,” tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah membongkar berbagai praktik yang diduga merugikan konsumen. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan penjualan beras dengan kualitas yang tidak sesuai dengan label maupun harga yang dibayarkan masyarakat.
Amran mengungkapkan adanya temuan beras dengan tingkat butir patah yang tinggi, tetapi dikemas dan dipasarkan seolah-olah sebagai beras berkualitas premium.
Beras tersebut, kata dia, bahkan dijual dengan harga yang mencapai sekitar Rp17.000 per kilogram.
“Ini bukan sekadar menaikkan harga. Ini menipu dan mengambil hak rakyat. Barang dengan kualitas tertentu dikemas seolah-olah barang bagus, kemudian dijual jauh di atas nilai sebenarnya,” ujarnya.
Pemerintah Soroti Klaim Produk Pangan
Selain beras, Amran juga menyinggung temuan produk pangan yang dipasarkan dengan klaim tertentu.
Salah satunya terkait produk yang disebut telah difortifikasi atau memiliki kandungan vitamin tertentu, tetapi diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia memastikan pemerintah akan terus melakukan pengusutan terhadap dugaan praktik tersebut. Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Amran mengakui langkah pemberantasan mafia pangan tidak selalu mendapat respons positif dari semua pihak. Namun, pemerintah menurutnya tidak akan mundur selama kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“Wajar kalau ada yang tidak senang. Yang tidak senang adalah yang punya kepentingan, yang ingin mengambil keuntungan. Tidak ada urusan. Kepentingan rakyat harus diutamakan,” katanya.
Ajak Ormas Islam Berada di Garis Depan
Dalam kesempatan tersebut, Amran secara khusus mengajak organisasi kemasyarakatan Islam untuk mendukung pemberantasan mafia pangan dan korupsi.
Ia berharap ormas Islam dapat mengambil peran dalam memberikan teladan sekaligus ikut mengawal kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat.
“Organisasi Islam harus tampil terdepan, memberi contoh dan teladan. Kita harus menjadi contoh di dunia,” ujar Amran.
Wahdah Islamiyah sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan pembinaan umat serta memiliki jaringan kegiatan di berbagai daerah di Indonesia.
Melalui Muktamar V, Wahdah Islamiyah juga memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus perannya dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan umat dan bangsa.
Wahdah Islamiyah Dukung Langkah Pemerintah
Ajakan Mentan Amran mendapat dukungan dari Ketua Umum Wahdah Islamiyah KH Zaitun Rasmin.
Menurutnya, keberanian pemerintah dalam memberantas praktik penipuan dan mafia pangan merupakan bagian dari tugas negara yang perlu mendapatkan dukungan masyarakat.
“Luar biasa, langkah-langkah ini Pak Menteri begitu berani karena memang ini tugas negara. Tentu karena dukungan dan perintah Presiden Prabowo,” ujar KH Zaitun.
Ia menegaskan, organisasi kemasyarakatan memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah karena dinilai bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
“Kami dari ormas memberikan dukungan penuh bahwa ini demi kemaslahatan bangsa dan negara. Kami tidak ragu sedikit pun tentang hal tersebut,” katanya.
KH Zaitun berharap Mentan Amran bersama Presiden Prabowo Subianto terus mengawal agenda pemberantasan praktik yang merugikan masyarakat hingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
“Semoga Pak Menteri dan Pak Prabowo terus memimpin langkah ini sampai sejahtera, insyaallah. Seperti cita-cita beliau, ingin mewujudkan kesejahteraan di negeri tercinta ini,” ujarnya.
Pemerintah Dorong Kolaborasi Jaga Pangan
Amran menegaskan dukungan dari berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting bagi pemerintah dalam membersihkan sektor pangan dari praktik yang merugikan rakyat.
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, petani dan masyarakat diharapkan tidak hanya menjaga keberhasilan swasembada pangan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan sektor pangan benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut pemerintah, kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui harga pangan yang wajar, mutu produk yang terjamin serta tata niaga yang sehat dan berkeadilan.
Dengan demikian, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh pangan yang berkualitas dengan harga yang tidak merugikan konsumen.
Sumber: Kementerian Pertanian RI.
