Mahfud MD Dorong Jaksa Agung Ambil Alih Kasus Pagar Laut Tanpa Polisi

- Jurnalis

Kamis, 17 Juli 2025 - 18:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendorong Kejaksaan Agung untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dalam penerbitan ratusan sertifikat di wilayah laut Kabupaten Tangerang. Ia menilai kasus tersebut sudah jelas mengandung unsur kolusi dan tidak cukup hanya dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen semata.

“Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kolusi. Kalau satu sertifikat saja bisa dibilang kesalahan, ini satu lurah bisa mengeluarkan ratusan sertifikat, sudah pasti korupsi,” ujar Mahfud dalam diskusi publik bertajuk “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo: The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina dan Institut Harkat Negeri di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis, 17 April 2025.

Kasus ini mencuat setelah terungkap bahwa ratusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diterbitkan atas kawasan laut sepanjang lebih dari 30 kilometer. Sertifikat itu disebut tidak sah karena laut merupakan wilayah publik yang tidak bisa dimiliki atau disertifikatkan. Mahfud menilai bahwa praktik semacam ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melibatkan suap dan gratifikasi.

Baca Juga :  TINGKATKAN KEKOMPAKAN DAN SINERGITAS KINERJA, JAJARAN ASN KEMENDUKBANGGA/BKKBN RETREAT DI SESKO AD

Mahfud mengkritik kepolisian yang menganggap kasus tersebut bukan bagian dari tindak pidana korupsi karena tidak ditemukan kerugian negara. Ia menegaskan bahwa pandangan itu keliru, karena tindak pidana korupsi tidak selalu diukur dari kerugian negara. Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan, suap, atau pemberian gratifikasi yang melanggar hukum tetap masuk dalam kategori korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut, Mahfud mendesak Kejaksaan Agung agar tidak ragu untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut secara langsung. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Tipikor, yang memberikan Kejaksaan hak penuh untuk menangani langsung perkara korupsi, tanpa harus menunggu proses penyidikan dari kepolisian.

Baca Juga :  Pj Wali Kota Bandung Sebut Pentingnya Tata Kelola Hukum yang Baik Sejak Perencanaan

Ia menilai bahwa pendekatan hukum yang keliru dapat menyebabkan para pelaku lolos dari jerat hukum yang seharusnya lebih berat. Oleh karena itu, Mahfud mendorong agar Kejaksaan segera bertindak dan memproses kasus ini sebagai tindak pidana korupsi, bukan sekadar pelanggaran administratif atau pemalsuan biasa.

Pernyataan Mahfud ini menjadi sorotan publik dan memperkuat kritik terhadap lemahnya koordinasi dan konstruksi hukum dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan aset publik. Ia berharap Kejaksaan Agung berani mengambil sikap tegas demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan supremasi hukum berjalan tanpa pandang bulu.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DKPP Kota Bandung Gelar BETERNAK, BHUMI PANGAN LESTARI dan HARKANAS
FWK Jabar Desak Dedi Mulyadi Realisasikan Pengobatan Gratis bagi Pasien Non-BPJS
Kemendikdasmen Alokasikan Rp90 Triliun untuk Tunjangan Guru, Sertifikasi Capai 2,8 Juta Orang
Bio Farma dan BPOM RI Bahas Pemanfaatan AI untuk Pengujian Mutu Vaksin Polio
Pegadaian Umumkan Pemenang Badai Emas, Nasabah Jabar Raih Tabungan Emas 5 Gram
Forum Umat Islam Bandung Bersatu Desak Polda Jabar Tuntaskan Kasus Herri Pras
PTMSI Jabar: Porprov XV 2026 Jadi Momentum Tegakkan Sportivitas, Medali Bukan Hasil Negosiasi
FORUM WARTAWAN KEBANGSAAN JABAR INGATKAN GUBERNUR HARUS LEBIH PERHATIKAN PENDERITAAN RAKYAT KECIL

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:55 WIB

DKPP Kota Bandung Gelar BETERNAK, BHUMI PANGAN LESTARI dan HARKANAS

Sabtu, 21 November 2026 - 14:00 WIB

FWK Jabar Desak Dedi Mulyadi Realisasikan Pengobatan Gratis bagi Pasien Non-BPJS

Kamis, 19 November 2026 - 13:40 WIB

Kemendikdasmen Alokasikan Rp90 Triliun untuk Tunjangan Guru, Sertifikasi Capai 2,8 Juta Orang

Kamis, 19 November 2026 - 13:35 WIB

Bio Farma dan BPOM RI Bahas Pemanfaatan AI untuk Pengujian Mutu Vaksin Polio

Kamis, 19 November 2026 - 13:32 WIB

Pegadaian Umumkan Pemenang Badai Emas, Nasabah Jabar Raih Tabungan Emas 5 Gram

Berita Terbaru