Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) kini menjadi alat ukur utama keberhasilan pembangunan kependudukan di tingkat nasional maupun daerah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi IPBK yang diikuti instansi lintas sektor dan perwakilan pengendalian penduduk dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Bonivasius menyampaikan bahwa IPBK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam menilai keselarasan pembangunan dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Reformulasi komponen penyusun IPBK pun telah dilakukan agar lebih relevan dengan indikator PJPK sehingga hasil pengukurannya semakin komprehensif dan responsif terhadap perubahan dinamika kependudukan.
Di hadapan peserta kegiatan, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Rosiandi, memaparkan hasil monitoring dan evaluasi capaian IPBK provinsi dan kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mendiseminasikan kembali capaian tersebut untuk memperkuat langkah strategis dalam merespons isu-isu kependudukan yang berkembang.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menegaskan bahwa seluruh arah pembangunan harus berwawasan kependudukan. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus berpijak pada kebutuhan, dinamika, dan kondisi penduduk di wilayah masing-masing.
IPBK dipandang sebagai “rapor” pembangunan kependudukan di daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak—baik pemerintah maupun masyarakat—didorong untuk berperan aktif dalam upaya mewujudkan bonus demografi yang produktif sehingga mampu menjawab tantangan kependudukan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Jika ingin versi judul, meta-deskripsi SEO, atau poster ilustrasi untuk artikel, beri tahu saja, nanti saya buatkan!
