Jakarta — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Tanah Air. Pemerintah berharap pers Indonesia terus berkembang menjadi pers yang profesional, maju, dan bertanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi kepada awak media, Selasa (9/2/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Kami mewakili Presiden dan pemerintah mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Dengan harapan dan doa, semoga pers Indonesia terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, dan semakin profesional, serta bersama-sama menjadi pilar bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” ujar Prasetyo.
Pada peringatan HPN ke-80 ini, Mensesneg juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh insan pers atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menilai pers memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi terkait program dan capaian pemerintah, sekaligus mengawal berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras secara luar biasa dalam menyampaikan berbagai informasi, baik mengenai keberhasilan-keberhasilan maupun permasalahan yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi mengajak insan pers untuk terus menjunjung tinggi etika jurnalistik serta bersama-sama memerangi hoaks dan disinformasi. Menurutnya, pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari hoaks, disinformasi, serta pemberitaan yang tidak bertanggung jawab karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, membuka ruang kolaborasi dengan insan pers guna menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, sejalan dengan semangat pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.
