Klopakindonesia.com – Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, menyarankan pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana pertemuan negosiasi ekonomi ke Amerika Serikat menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif impor baru sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Ia menilai, langkah negosiasi yang akan dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Washington tidak lagi relevan, bahkan justru dapat memperlihatkan posisi lemah Indonesia dalam diplomasi internasional.
Dalam keterangannya, Hikmahanto menegaskan bahwa keputusan Trump sudah bersifat final karena dituangkan dalam bentuk surat resmi. Oleh sebab itu, menurutnya, tidak ada ruang tawar-menawar yang tersisa. Ia menyebut bahwa kehadiran Indonesia dalam forum negosiasi tersebut bisa dianggap sebagai bentuk “mengemis” atau tunduk terhadap tekanan ekonomi unilateral yang tidak adil. Lebih jauh, ia menilai bahwa pemerintah seharusnya mengambil sikap tegas demi menjaga harga diri bangsa dan kedaulatan negara.
“Kalau suratnya sudah keluar, itu artinya kebijakan tarif sudah diputuskan. Jadi untuk apa datang ke sana dan membicarakan sesuatu yang sudah tidak bisa diubah?” ujar Hikmahanto. Ia menambahkan, justru langkah terbaik saat ini adalah bersikap tenang, tidak panik, dan menunggu dinamika politik dan ekonomi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Menurutnya, kebijakan Trump tersebut belum tentu diterima dengan baik oleh pasar domestik AS, terutama jika kenaikan tarif memicu kenaikan harga di kalangan konsumen atau mendapat resistensi dari pelaku industri.
Selain itu, Hikmahanto juga menyarankan agar Indonesia tidak menghadapi kebijakan ini secara sendirian. Ia mendorong terbentuknya koalisi internasional bersama negara-negara ASEAN dan negara terdampak lainnya yang mengalami perlakuan serupa. Koalisi ini, menurutnya, akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat untuk menekan Amerika Serikat agar merevisi kebijakan tarif yang dinilai diskriminatif.
Rencana kunjungan Menko Perekonomian ke AS sejauh ini belum dikonfirmasi apakah tetap berjalan atau tidak, namun desakan dari sejumlah kalangan agar pemerintah mengambil sikap lebih strategis dan bermartabat semakin kuat. Hikmahanto mengingatkan bahwa setiap langkah diplomasi ekonomi harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan tidak terjebak dalam posisi yang justru merugikan citra serta kepentingan jangka panjang Indonesia.
Sikap tegas yang disuarakan oleh Hikmahanto Juwana ini menjadi bagian dari dorongan publik yang berharap agar pemerintah Indonesia tidak serta-merta tunduk pada tekanan global, melainkan bisa menunjukkan kemandirian dan kehormatan dalam menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika politik internasional.
