Forum Parlemen 2009-2014 dukung politik bongkar tuntas ala Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM). Hanya saja, Forum Parlemen 2009-2014 mengingatkan bahwa sikap terbuka KDM tak hanya sekedar konten di media sosial.
Sekretaris Forum Parlemen 2009-2014, Ujang Fahpulwaton menuturkan jangan sampai KDM dikenal hanya sebagai gubernur Medsos. Sebab, ketegasan hanya disampaikan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram dan TikTok tapi di kehidupan nyata sikap keterbukaan kalau tidak dilakukan sama dengan omong kosong. “Kita setuju dengan sikap terbuka Kang Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Barat. Tapi jangan hanya bangun pencitraan saja lewat medsos tapi perlu kebijakan nyata di lapangan,” tuturnya.
Ujang mencontohkan seperti langkah nyata menyelesaikan persoalan yang dibuat oleh Gubernur Jabar sebelumnya Ridwan Kamil mengenai pembangunan Masjid Raya Al Jabbar yang terungkap ternyata masih menyisakan Hutang.
Di tahun 2020-2021 lalu, Pemprov Jabar diketahui mendapat dana pinjaman dari pemerintah pusat melalui PEN senilai Rp 3,4 triliun.
“Apa yang dimunculkan Kang Dedi di YouTube didapatkan dari berbagai pihak. Benar atau tidak kan perlu ada lanjutan. Contoh misalnya dana PEN salah satunya untuk Al Jabar. Salah atau tidak kan perlu dilakukan audit,” ujarnya.
Kemudian, kata Ujang, konten selanjutnya yang harus direalisasikan KDM adalah mengenai permasalahan tim akselerasi pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk Ridwan Kamil. Dia mengatakan, meski Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sudah menghapus induk dari tim akselerasi tersebut.
Namun, Pj Gubernur Jawa Barat tersebut belum menghapus turunan dari Tim Akselerasi Jabar Juara. Dan ini menjadi PR Kang Dedi untuk menghapus serta mengevaluasi para tim tersebut. Bahkan, jika ditemukan adanya tindakan penyelewengan KDM harus berani melaporkan hal tersebut ke penegak hukum.
“Setelah dihapus sangat perlu untuk dikaji dan diaudit. Karena mereka ini kan menggunakan anggaran pemerintah. Jika terjadi permasalahan berani tidak untuk dilaporkan ke penyidik,” ujarnya.
Hal senada dikatakan anggota Forum Parlemen 2009-2014 lainnya Budi Hermansyah. Menurut Budi, kehadiran tim tersebut di masanya dianggap superbodi sehingga rawan penyelewengan kekuasaan.
“Kami mengapresiasi Keterbukaan Kang Dedi yang menyebut kehadiran tim akselerasi tidak efektif dan bermasalah. Tapi apakah Kang Dedi berani untuk melanjutkan keterbukaan itu dengan tindakan nyata mengusutnya,” ujarnya.
Budi mengatakan, selanjutnya adalah PR berat KDM dalam membongkar dugaan penyelewengan dana publikasi sebesar Rp 200 miliar di BUMD Bank BJB. Menurut Budi, BUMD di Jabar selalu diidentikan sebagai sapi perahan kekuasaan.
“Kang Dedi harus berani ambil tindak tegas bagaimana bisa terjadi mark up di Bank BJB hingga Rp 200 Miliar periode 2021-2023. Saya yakin hal ini terkait dengan pembuat kebijakan politik tak hanya direksi saja.”
“Apalagi jika melihat BUMD yang selalu meminta dana penyertaan modal dengsn dalih untuk menaikkan deviden. Bagaimana bisa BUMD selalu disuntik modal padahal rugi. Contohnya BUMD BIJB Bandara Kertajati yang minta penyertaan modal dari APBD tapi merugi,” katanya menambahkan.
Sementara itu, Anggota lainnya Gantira menyoroti dugaan tentang keterlibatan sosok kepala daerah dalam persoalan Pagar Laut di Kabupaten Bekasi. Menurut dia, KDM harus berani melakukan tindak nyata mengusut habis pelaku pemagaran laut.
“Apakah pagar laut di Bekasi ada tangan-tangan kekuasaan yang terlibat? Inilah yang menjadi pekerjaan rumah Kang Dedi mengusut tuntas,” ujarnya
“Kami sangat mendukung visi misi KDM yang tentunya menunggu realisasi sesuai Kang Dedi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat,” kata Gantira menambahkan.
