DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR Dukung Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, Targetkan Penurunan Stunting

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 16 Januari 2025 - 08:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik dimulainya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berharap agar pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dapat tepat sasaran dan tersalurkan dengan baik.

 

“DPR menyambut hangat dimulainya program Makan Bergizi Gratis yang telah dilakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah. Kita berharap tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam pernyataan resmidi Jakarta, Rabu (15/1/2025).

 

Program MBG resmi dilaksanakan per Senin (6/1/2025) yang diselenggarakan di 26 provinsi dan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau setingkat dapur yang beroperasi dalam uji coba program MBG. Cucun pun berharap standard operational procedure (SOP) ketat yang diterapkan SPPG dapat berjalan dengan konsisten.

 

“Sehingga standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah dapat terjaga dengan baik dan pelayanan serta kualitas dari makanan bagi anak-anak juga bisa terjamin,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

 

Adapun setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini juga dibantu oleh satu ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan nutrisi dan distribusi makanan.

Baca Juga :  Sambut Hari Anak Nasional, DP3AKB-APSAI Gelar Family Run

 

Cucun mendukung langkah Badan Gizi Nasional yang memiliki sistem sendiri untuk menjaga makanan tetap higienis demi memastikan kebersihan makanan. Ia mendorong agar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut melakukan pemeriksaan berkala terhadap program MBG.

 

“Pelibatan dari BPOM penting untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan standar kesehatan, termasuk agar makanan dipastikan bebas dari zat berbahaya. Dan juga untuk menjamin sanitasi, higienitas, cara pengolahan, serta distribusi makanan,” papar Politisi Fraksi PKB ini.

 

Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turun ke lapangan mengecek program makan bergizi gratis di beberapa wilayah saat hari pertama pelaksanaan program MBG. Seperti Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang meninjau Dapur SPPG di Kebayunan, Tapos, Depok. Menurut Cucun, upaya pemerintah pusat yang terjun langsung dalam memeriksa pelaksanaan program ini dapat membantu kesuksesan jalannya MBG.

Baca Juga :  Penyerahan Bantuan Kemanusiaan Indonesia kepada Korban Bencana Herat, Afghanistan

 

“Tentunya ini suatu langkah yang baik. Dengan demikian apabila ada kendala, pemerintah dapat cepat melakukan perbaikan. Kami di DPR juga akan ikut serta mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

 

Pimpinan DPR koordinator bidang (korbid) kesejahteraan rakyat (kesra) yang ruang lingkup kerjanya termasuk urusan pendidikan, perlindungan anak, dan kesehatan itu berharap program MBG dapat mengurangi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Apalagi, kata Cucun, Presiden Prabowo memiliki visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

 

“Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Maka memang harus ada intervensi lebih untuk menekan angka stunting di Tanah Air, yang salah satu upayanya dapat dilakukan lewat pemenuhan asupan bergizi bagi anak-anak kita seperti melalui program MBG ini,” terangnya.

 

Terkait program MBG, saat ini ada seribuan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memimpin tiap dapur makan bergizi gratis. Pemerintah menargetkan ada 5.000 dapur untuk memproduksi menu program MBG selama 2025.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan
Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan
Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu
Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak
Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal
Wajib Halal UMK Batas 18 Oktober 2026: Terlambat Bisa Kena Sanksi dan Produk Ditarik
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP ke Daerah 3T, Tekankan Beasiswa Harus Berdampak ke Rakyat
Sinergi Lintas Kementerian Diperkuat untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 19:23 WIB

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan

Jumat, 3 April 2026 - 19:09 WIB

Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan

Jumat, 3 April 2026 - 19:02 WIB

Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu

Jumat, 3 April 2026 - 18:41 WIB

Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak

Jumat, 3 April 2026 - 18:17 WIB

Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal

Berita Terbaru