KlopakIndonesia – Pendidikan formal dan nonformal tidak perlu bersaing satu sama lain. Jalur pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan yang berbasis pada kompetensi justru bisa menjawab tantangan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri dan dunia usaha (DUDI) yang dinamis. Oleh karena itu, mutu kualitas layanan pendidikan nonformal seperti lembaga kursus dan pelatihan (LKP) harus terus ditingkatkan. Upaya ini sekaligus untuk memastikan layanan pendidikan bermutu untuk semua.
Di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif dan mengglobal, kompetensi yang didapat dari pendidikan nonformal, khususnya LKP bisa melengkapi pengetahuan masyarakat yang didapat dari jalur pendidikan formal. Dengan tambahan kompetensi keahlian tersebut, akan memudahkan masyarakat untuk masuk dan bertahan di dunia kerja yang kompetitif.
“Kalau dilihat dari sudut pandang pendidikan baik formal maupun nonformal itu kan satu dan lainnya saling berkaitan dan berkontribusi. LKP berperan penting memberikan landasan-landasan keterampilan yang bersifat praktik berbasis kompetensi sehingga nantinya bisa langsung apakah bekerja atau berwirausaha,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, dalam gelar wicara Bincang Kursus pada rangkaian Gelar Hasil Karya Peserta Didik Kursus dan Pelatihan 2024 bertajuk “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu melalui Kursus dan Pelatihan untuk Semua” di Jakarta, pada Selasa (17/12).
Menurut Tatang, LKP juga selaras dengan semangat global serta belajar sepanjang hayat. Kehadiran LKP sebagai wujud dari layanan pendidikan nonformal di Indonesia tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat putus sekolah untuk mendapatkan keterampilan untuk bekerja dan meraih kesejahteraan, tetapi juga mampu menjembatani masyarakat yang ingin meningkatkan nilai kompetitif mereka di dunia kerja.
“Pendidikan nonformal ini kan fleksibel sehingga orang-orang yang sudah bekerja kemudian ingin meningkatkan nilai kompetitifnya juga bisa mengambil kursus, sehingga mereka tidak hanya bisa bertahan di dunia kerja, tetapi juga bisa meningkatkan nilai kompetitif mereka,” tambah Tatang.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Hubungan Kerja Sama Kementerian, Lembaga dan Industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Masbukhin, dalam gelar wicara yang sama menyampaikan bahwa saat ini untuk menjadi sukses, baik dalam berkarier maupun berwirausaha, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan satu disiplin ilmu saja. Mereka harus melengkapi pengetahuan mereka yang didapat dari jalur formal dengan kompetensi atau keahlian lain yang bisa didapat dari jalur pendidikan nonformal.
“Kita tidak bisa sukses hanya dengan mengandalkan satu disiplin ilmu saja. Akan tetapi, perlu didukung dengan penguasaan ilmu-ilmu lainya. Setidaknya, kita perlu tiga penguasaan kompetensi atau keahlian untuk menjadi sukses,” kata Masbukhin.
Oleh karena itu, lanjut Masbukhin, keberadaan LKP tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai pendidikan nonformal, LKP tidak hanya melengkapi pendidikan formal, tetapi mengambil bagian penting dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi pasar kerja, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
“Dengan tantangan bonus demografi Indonesia saat ini dan keterbatasan industri di Indonesia, sudah saatnya LKP tidak lagi berpikir lokal, tetapi harus mulai berpikir mengglobal untuk menyiapkan SDM dan mengisi pasar-pasar kerja di luar negeri,” ujar Masbukhin.
*LKP Harus Kredibel*
Praktisi Pendidikan Vokasi, Megawati Santoso, yang turut menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut, melihat kursus dalam spektrum yang lebih luas. Kursus dan pelatihan bisa menyasar semua kalangan, dari kaya hingga yang marjinal, bahkan hingga kalangan profesional.
Di tengah angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia yang dinilai masih rendah, LKP mengambil peran yang sangat besar dan menentukan arah kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
“APK perguruan tinggi itu masih sekitar 30 persen, sisanya sekitar 70 persen ini harus bisa digarap oleh kursus untuk melengkapi keahlian mereka. Jadi, maju tidaknya Indonesia itu 70 persennya itu ditopang oleh kursus,” kata Megawati.
Dengan peran besar tersebut, ekosistem pendidikan nonformal termasuk LKP harus terus dikembangkan dan diperkuat. Penyelenggaraan LKP harus menjamin kredibilitas lembaganya untuk menjamin lulusan dan sertifikat yang dikeluarkan dapat masuk dan diterima industri.
“Banyak sertifikasi yang menjadi tidak bermakna di mata industri karena sertifikasi ini diperoleh secara bodong karena pesertanya ingin cepat-cepat lulus tanpa memperhatikan kompetensi dan kualitasnya,” kata Megawati.
Masih menurut Megawati, kredibilitas LKP semakin penting di tengah masyarakat Indonesia yang masih gila gelar. Dengan kredibilitas lembaga dan lulusan yang dihasilkan, diharapkan masyarakat sebagai pengguna dapat lebih menyadari peran besar LKP sebagai penopang kemajuan bangsa Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Tatang mengatakan bahwa sebagai bagian integral dari pendidikan vokasi, pemerintah terus berorkestrasi untuk mengembangkan ekosistem LKP dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, salah satunya dengan Kadin. Orkestrasi tersebut termasuk untuk merumuskan standar pelayanan pendidikan LKP.
“Kami juga terus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di LKP sehingga penyelenggaraan LKP memiliki standar pelayanan minimal yang akan sangat berkaitan dengan kualitas lulusan, kebekerjaan, dan kewirausahaan. Intinya kami ingin peserta kursus bisa menemukan versi terbaik mereka,” ujar Tatang.
